Syarief Hasan apresiasi pemerintah atas kinerja pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan mengapresiasi pemerintah atas kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021.

Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan tren perbaikan ekonomi ini harus tetap dijaga sehingga tidak anjlok kembali pascapelaksanaan PPKM level 4.

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Kamis (5/8) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan (yoy) naik 7,07 persen dari tahun sebelumnya yang anjlok minus 5,32 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kuartal (qtq) hanya naik sebesar 3,31 persen.

Syarief Hasan menyebutkan pemerintah harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi secara kuartal yang masih sekitar 3,31 persen.

"Pertumbuhan ekonomi harus dilihat secara komprehensif sehingga tidak hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi tahunan yang tinggi, namun pertumbuhan ekonomi tiap kuartal yang masih rendah," kata Syarief Hasan.

Dia mendorong pemerintah untuk memperhatikan angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia.

"Meskipun ekonomi tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, namun terdapat peningkatan pengangguran yang signifikan selama pandemi COVID-19," katanya.

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan jumlah orang yang kehilangan pekerjaannya selama pandemi COVID-19 mencapai 2,1 juta orang.

Angka itu berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran sebesar 26,26 persen dari 6,93 juta pada 2020 menjadi 8,75 juta pada Februari 2021. Persentase penduduk miskin juga masih mencapai 10,14 persen pada Maret 2021.

Syarief Hasan menilai perbaikan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi harus secara komprehensif melihat kondisi pengangguran dan kemiskinan di lapangan.

"Kita semua berharap seluruh masyarakat yang terkena dampak pandemi dapat bertahan dan pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh, bukan hanya usaha besar," kata dia.

Ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus menangani pandemi COVID-19. Penyebab utama munculnya persoalan ekonomi adalah pandemi yang belum dapat tertangani dengan baik.

"Positivity rate COVID-19 masih mencapai 24 persen, total positif mencapai 3,65 juta kasus, dan kematian di atas 100 ribu kasus sehingga membuat seluruh sendi kehidupan terganggu. Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan pandemi yang menjadi masalah hulu," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.