DPRD Kotim soroti rendahnya realisasi pembangunan

Sampit (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur,  Kalimantan Tengah,  Dadang Siswanto menyoroti masih rendahnya realisasi pembangunan padahal sudah memasuki triwulan ketiga tahun 2021.

"Belanja yang telah disepakati, dari kasat mata masih kecil yang terlaksana. Hari ini kita membahas rencana belanja lagi, padahal yang kemarin saja banyak belum terlaksana, malah membicarakan yang baru," kata Dadang di Sampit, Kamis.

Hal itu disampaikan politisi yang merupakan Ketua Fraksi PAN itu saat pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Rinie dan Wakil Ketua DPRD Rudianur. Sementara itu pihak eksekutif dihadiri tim anggaran yang dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti.

Dadang meminta penjelasan terkait masih rendahnya realisasi anggaran dan pembangunan fisik tersebut. Pihaknya ingin mengetahui kendala yang dihadapi eksekutif sehingga DPRD bisa memberi masukan solusinya.

"Saya ingin ada pernyataan bahwa rencana kemarin akan terlaksana 100 persen. Saat ini banyak permintaan masyarakat seperti jalan usaha tani, bibit dan lainnya. Jangan-jangan nanti tidak terlaksana alasan hujan sehingga pekerjaan terhambat, dan sebagainya," ujar Dadang.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti mengatakan, saat ini realisasi pekerjaan fisik mencapai 46,39 persen dan realisasi anggaran 41,78 persen. Dengan kondisi itu saat ini Kotawaringin Timur menduduki urutan kedua tertinggi realisasi pembangunan tahun 2021 di Kalimantan Tengah.

Baca juga: Vaksinasi 'drive thru' disambut antusias masyarakat Sampit

"Saat ini ada 113 paket pekerjaan yang sudah lelang dan sedang berjalan. Selain itu juga oleh Pokja. Mudahan semua terealisasi secara fisik dan keuangan," kata Imam.

Imam juga menjelaskan, realisasi fisik dan anggaran ini juga berkaitan dengan kondisi keuangan, termasuk realisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus tetap menjaga arus anggaran agar semua bisa tetap berjalan dengan baik.

Seperti diketahui, kata Imam, penanganan COVID-19 masih menjadi program prioritas pemerintah. Anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 ini juga harus selalu tersedia karena sewaktu-waktu bisa dibutuhkan mendadak.

"Kami berharap tidak ada refocusing anggaran lagi sehingga semua yang sudah kita rencanakan bisa dilaksanakan, tapi kita juga tidak tahu perkembangannya nanti karena pandemi COVID-19 masih terjadi," demikian Imam Subekti.

Baca juga: Bupati Kotim: Jangan sampai karhutla memperparah situasi pandemi COVID-19