Sampit (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Sutik mengingatkan pentingnya transparansi antara legislatif dan eksekutif dalam hal anggaran, termasuk jika terjadi perubahan.
"Kalau memang ada perubahan atau digeser, sampaikan kepada kami karena sebelumnya itu sudah disepakati. Kalau mau menggeser, setidaknya Ketua atau Wakil Ketua DPRD diberitahu. Jangan sampai nanti malah unsur pimpinan yang jadi dicurigai," kata Sutik saat rapat anggaran di Sampit, Kamis.
Dia menyoroti masalah ini karena sejak terjadi pandemi COVID-19 pada Maret 2020 hingga sekarang, perubahan program dan anggaran beberapa kali terjadi. Tujuan utamanya yaitu untuk mendanai penanganan COVID-19.
Seperti diketahui, pada 2020 lalu pemerintah pusat menginstruksikan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan membiayai penanganan COVID-19. Tahun 2021 ini berlanjut dengan refocusing anggaran juga dengan prioritas penanganan COVID-19.
Politisi Partai Gerindra ini sepakat bahwa penanganan COVID-19 harus dilaksanakan secara maksimal dan alokasi anggarannya tetap diprioritaskan. Namun, semua harus dibahas bersama secara transparan.
Sutik mengingatkan masalah transparansi ini karena khawatir pihak eksekutif secara sepihak menggeser anggaran yang telah dialokasikan untuk sebuah program ke program lain tanpa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan DPRD.
Baca juga: Legislator Kotim khawatir sampah pasien isoman menimbulkan risiko
Hal ini dinilai tentu berdampak karena program-program yang telah dialokasikan anggarannya itu merupakan usulan masyarakat. Jika tiba-tiba dibatalkan tanpa pemberitahuan maka pasti akan menjadi sorotan masyarakat dan anggota DPRD yang sering menjadi sasaran masyarakat menanyakan masalah itu.
Sutik yang merupakan anggota Komisi I menegaskan bahwa ini bertujuan demi kebaikan semua pihak. Transparansi itu akan membuat DPRD juga bisa menjelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahaminya.
"Misalnya berapa anggaran program kesejahteraan rakyat yang dipotong? Banyak program kita hilang. Jangan sampai program sudah dipotong tapi duitnya tidak tahu ke mana. Wajar DPRD minta penjelasan masalah ini untuk mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa," jelas Sutik.
Sementara itu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti menjelaskan, pihaknya selalu berupaya transparan dalam pembahasan anggaran. Dia memohon maaf jika ada komunikasi yang kurang lancar.
Baca juga: DPRD Kotim soroti rendahnya realisasi pembangunan
Baca juga: Vaksinasi 'drive thru' disambut antusias masyarakat Sampit
Baca juga: Legislator dukung Bupati Kotim segera rombak pejabat
