Cegah penyebaran Omicron, pemerintah gencarkan vaksinasi kelompok rentan dan anak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong vaksinasi COVID-19 bagi kelompok rentan dan anak-anak sebagai upaya membatasi penyebaran COVID-19 varian Omicron.

"Dalam hal ini karena yang banyak juga terdampak adalah anak-anak, maka vaksinasi anak-anak perlu untuk terus didorong," kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Senin.

Selain percepatan vaksinasi bagi anak-anak, lanjutnya, Presiden juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi booster terus dipersiapkan agar pada Januari 2022 dapat dilakukan penyuntikan. Pelaksanaan vaksinasi booster tersebut akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan.

Baca juga: Kasus terkonfirmasi pertama varian Omicron di Thailand

"Jadi kami sedang akan memfinalkan terkait dengan vaksin berbasis PBI dan juga vaksin non-PBI," ujarnya.

Saat ini, COVID-19 varian Omicron telah terdeteksi di 45 negara yang membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta adanya genome sequencing, membatasi kegiatan masyarakat, dan menyegerakan pelaksanaan vaksin untuk masyarakat rentan.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa terkait persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Presiden meminta agar berbagai kegiatan diikuti maksimal 50 orang. Kebijakan pembatasan kegiatan saat Nataru akan disesuaikan dengan imbauan WHO dan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri.

Baca juga: Saham Jepang turun kekhawatiran Omicron dan SoftBank

"Namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75 persen dan di berbagai kegiatan 75 persen. Namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin," jelasnya.

Selain itu, Airlangga juga mengatakan bahwa dalam ratas juga dibahas mengenai persiapan rangkaian kegiatan Group of Twenty (G20) di Bali yang akan segera dimulai. Penerapan protokol kesehatan dengan sistem bubble akan dilakukan di tempat pertemuan dan lokasi lainnya.

"Akan ada protokol kesehatan secara bubble dan penerapan bubble itu dilakukan di lokasi hotel tempat pertemuan, side event, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan seluruh peserta di tes antigen setiap hari," kata dia.

Baca juga: Tips atasi kecemasan pada munculnya varian omicron

Terkait realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), hingga 3 Desember 2021, telah tercatat mencapai Rp513,1 triliun atau 68,6 persen dari total pagu yang dianggarkan.

Rinciannya, realisasi klaster kesehatan Rp140,52 triliun atau 65,4 persen, sektor perlindungan sosial Rp142,63 triliun atau 76,4 persen, program prioritas Rp80,68 triliun atau 68,4 persen, UMKM Rp85,50 triliun atau 51 persen.

"Terbanyak masih dari sektor korporasi yang sedang disiapkan PP-nya, sedangkan yang UMKM relatif sudah terlaksana. Kemudian insentif usaha sudah Rp63,84 triliun atau 101 persen, untuk testing, tracing Rp3,11 triliun atau 69 persen, untuk teraupetik insentif santunan nakes sudah 80 persen, vaksinasi 28,77 persen, Rp77 triliun, dan perlinsos sudah Rp142,63 triliun," jelas Airlangga.

Baca juga: Palangka Raya berencana siapkan ruang khusus pasien terpapar Omicron

Baca juga: Sampai saat ini belum ada kematian akibat varian Omicron

Baca juga: Masyarakat diminta taat prokes mengingat Omicron sudah masuk ke ASEAN

Baca juga: Jubir Kominfo: Waspadai hoaks terkait varian baru Omicron