Gunung Mas targetkan UHC capai 98 persen pada 2024

Kuala Kurun (ANTARA) - Wakil Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Efrensia LP Umbing mengatakan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten setempat bisa mencapai 98 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Saat ini sebanyak 84,31 persen dari jumlah penduduk Gunung Mas total 130.573 jiwa telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS). Targetnya 2024 bisa mencapai 98 persen pada 2024,” ucapnya di Kuala Kurun, Selasa.

Dia menyebut, dari hasil koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diketahui Gunung Mas masih memerlukan sekitar 20 ribu peserta baru JKN KIS agar UHC bisa mencapai 98 persen pada 2024 mendatang.

Agar target tersebut dapat tercapai, sambung perempuan pertama yang menjadi Wakil Bupati Gunung Mas ini, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial akan mencari sekitar 20 ribu peserta baru JKN KIS.

“Anggarannya sebagian sudah tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, tinggal Dinsos yang mencari peserta baru namun tentunya ada kriteria tertentu karena yang dibantu adalah warga yang kurang mampu,” bebernya.

Baca juga: Generasi muda Gumas ditantang adu prestasi di PBVSI Cup

Ditambahkannya, anggaran dari APBD kabupaten juga terbatas, sehingga Pemkab Gunung Mas memerlukan bantuan dari pemerintah pusat maupun dari perusahaan besar swasta. Pihak swasta bisa membantu dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. 

Dia mengingatkan kepada perusahaan agar mendaftarkan karyawan mereka menjadi peserta JKN KIS. Pemkab melalui perangkat daerah terkait akan memeriksa apakah perusahaan sudah mendaftarkan karyawan mereka menjadi peserta JKN KIS.

Mantan Sekretaris Daerah Gunung Mas ini berharap semua masyarakat di kabupaten bermoto ‘Habangkalan Penyang Karuhei Tatau’ bisa segera menjadi peserta JKN KIS, demi kebaikan masyarakat itu sendiri.  

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya Muh Masrur Ridwan mengatakan anggaran iuran Pemkab Gumas memang belum mencukupi untuk mencapai UHC. Untuk mengatasi itu memang ada beberapa cara, termasuk mengalokasikan sebagian dana CSR perusahaan untuk iuran JKN KIS.

“Di beberapa daerah ada yang menerapkan CSR seperti itu. Harapan kami, alokasi sebagian dana CSR perusahaan atau badan usaha bisa untuk iuran JKN KIS,” demikian Muh Masrur Ridwan.

Baca juga: Gumas perkuat koordinasi Pokjanal Posyandu wujudkan generasi muda berkualitas

Baca juga: Gunung Mas siap pecahkan rekor MURI spanduk melawan narkoba

Baca juga: Berikut daftar desa yang bakal melaksanakan pilkades di Gumas