Pemkab Barito Utara ikuti rakornas pengawasan intern 2022

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan intern 2022 bersama Presiden Joko Widodo  secara virtual dari aula Inspektorat Muara Teweh, Rabu.

Pemkab Barito Utara diwakili oleh Inspektorat Elpi Epanop dan jajarannya, rapat itu dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat peningkatan ekonomi dengan melalui perencanaan dan pengawasan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten.

Presiden Joko Widodo yang membuka secara resmi rakornas pengawasan intern menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi krisis global yang saat ini dihadapi oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. 

"Untuk tetap bisa bertahan di tengah krisis global maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri maka perlu peningkatan dan penggunaan produk-produk dalam negeri melalui pengawalan penggunaan produk dalam negeri (PDN) sehingga kita dapat menjadi bangsa yang mandiri," kata Jokowi. 

Pada kesempatan itu presiden meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal realisasi komitmen belanja produk dalam negeri (PDN).

"Saya minta ini betul-betul berhasil. Sehingga bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi bertambah. Lapangan pekerjaan kita menjadi semakin banyak karena kita beli produk-produk produksi dalam negeri," katanya saat memberi sambutan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden mengapresiasi laporan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang menyampaikan bahwa per Senin (13/6) kemarin telah tercapai realisasi komitmen belanja PDN oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLD) dan BUMN yang telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun.

Jumlah tersebut merupakan realisasi dari komitmen belanja KLD dan BUMN yang dalam periode sama senilai Rp722,88 triliun.

"Kalau saya hitung komitmen kita itu sudah Rp839 triliun, tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp720 triliun. Oke, itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan, itu tugasnya bapak ibu mengawal ini," kata Presiden.
Presiden juga mengapresiasi peningkatan jumlah e-katalog lokal yang dioperasikan oleh pemerintah daerah dari 46 pemda menjadi 123, sembari tetap berpesan agar BPKP dan APIP melanjutkan fungsi pengawasan.

Sementara Inspektur Barito Utara  Elpi Elpanop menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Presiden RI dalam upaya peningkatan ekonomi di masa krisis global yang saat ini dialami oleh seluruh negara termasuk Indonesia salah satunya melalui PDN.

"Tentunya kita mendukung upaya baik pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya meningkatkan ekonomi dalam negeri melalui pengawalan penggunaan produk dalam negeri (PDN)," kata Elpi Epanop.