Kendalikan harga pangan, pemda harus bangun citra dan rutin ke pasar
Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyarankan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, terkhusus kepala daerah, harus lebih rutin turun ke pasar dan membangun citra terkait ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak ada masalah.
Pemerintah daerah juga perlu membuat Pasar Penyeimbang serta rutin melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, khususnya tergabung di Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), kata Teras Narang saat diwawancarai salah satu media melalui virtual di Jakarta, Selasa.
"Itu cara yang saya lakukan saat menjabat Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015. Cukup berhasil mengendalikan harga dan membuat masyarakat tenang atau tidak membeli bahan pangan secara berlebihan," ucapnya.
Menurut senator asal Kalteng itu, apabila seorang kepala daerah rutin turun ke pasar, maka akan diketahui secara langsung kondisi terkini harga-harga yang berkaitan dengan pangan. Dari hasil pantauan di lapangan itu menjadi pembanding data yang dilaporkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait.
Teras mengatakan, hasil temuan di lapangan itu menjadi dasar untuk membuat atau membangun Pasar Penyeimbang. Sebab, fungsi Pasar Penyeimbang milik pemda itu untuk menjual bahan pangan yang harganya dianggap berlebihan atau terlalu mahal.
"Saya sering sendiri menggunakan sepeda motor pergi ke pasar-pasar untuk mengetahui langsung harga-harga pangan. Jadi, tidak sekedar menerima laporan dari dinas terkait," beber Teras Narang.
Selain berbagai hal itu, dirinya juga menyarankan agar koordinasi dan kolaborasi dengan semua sektor, terkhusus para 'bos-bos' pedagang, dapat lebih dioptimalkan. Sebab, di pasar-pasar tradisional, ada 'bos ayam', 'bos beras' dan 'bos-bos' komoditi lainnya'.
Baca juga: Teras Narang minta penyelesaian konflik di IKN harus 'win-win solution'
Dia mengatakan para 'bos-bos' di Pasar itu perlu ditemani dan dijalin komunikasi, agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Dengan komunikasi secara baik-baik itu, para 'bos-bos' tidak merasa ditekan, tetapi juga diayomi oleh pemerintah.
"Setelah semua itu, pemda perlu melakukan evaluasi untuk memastikan semuanya berjalan secara baik. Itulah kenapa saya pada saat menjadi Gubernur Kalteng, setidaknya sekali sebulan melakukan dengan berbagai sektor," kata Teras Narang.
Dia pun meyakini apabila cara-cara itu dilakukan oleh seluruh pemda di Indonesia, harga-harga pangan yang sekarang ini terus mengalami kenaikan, bisa lebih dikendalikan.
"Kondisi sekarang ini hampir sama seperti tahun 2008 dan 2009. Di tahun-tahun itukan kondisi Indonesia, termasuk di Kalteng kan tidak baik-baik saja. Itulah kenapa saya yakin dan optimis cara-cara itu bisa digunakan sekarang ini," demikian Teras Narang.
Baca juga: Cegah kesenjangan, Teras minta pembangunan di IKN tidak tergesa-gesa
Baca juga: Teras Narang: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia langkah positif menuju G20
Pemerintah daerah juga perlu membuat Pasar Penyeimbang serta rutin melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, khususnya tergabung di Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID), kata Teras Narang saat diwawancarai salah satu media melalui virtual di Jakarta, Selasa.
"Itu cara yang saya lakukan saat menjabat Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015. Cukup berhasil mengendalikan harga dan membuat masyarakat tenang atau tidak membeli bahan pangan secara berlebihan," ucapnya.
Menurut senator asal Kalteng itu, apabila seorang kepala daerah rutin turun ke pasar, maka akan diketahui secara langsung kondisi terkini harga-harga yang berkaitan dengan pangan. Dari hasil pantauan di lapangan itu menjadi pembanding data yang dilaporkan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait.
Teras mengatakan, hasil temuan di lapangan itu menjadi dasar untuk membuat atau membangun Pasar Penyeimbang. Sebab, fungsi Pasar Penyeimbang milik pemda itu untuk menjual bahan pangan yang harganya dianggap berlebihan atau terlalu mahal.
"Saya sering sendiri menggunakan sepeda motor pergi ke pasar-pasar untuk mengetahui langsung harga-harga pangan. Jadi, tidak sekedar menerima laporan dari dinas terkait," beber Teras Narang.
Selain berbagai hal itu, dirinya juga menyarankan agar koordinasi dan kolaborasi dengan semua sektor, terkhusus para 'bos-bos' pedagang, dapat lebih dioptimalkan. Sebab, di pasar-pasar tradisional, ada 'bos ayam', 'bos beras' dan 'bos-bos' komoditi lainnya'.
Baca juga: Teras Narang minta penyelesaian konflik di IKN harus 'win-win solution'
Dia mengatakan para 'bos-bos' di Pasar itu perlu ditemani dan dijalin komunikasi, agar tidak mengambil keuntungan secara berlebihan. Dengan komunikasi secara baik-baik itu, para 'bos-bos' tidak merasa ditekan, tetapi juga diayomi oleh pemerintah.
"Setelah semua itu, pemda perlu melakukan evaluasi untuk memastikan semuanya berjalan secara baik. Itulah kenapa saya pada saat menjadi Gubernur Kalteng, setidaknya sekali sebulan melakukan dengan berbagai sektor," kata Teras Narang.
Dia pun meyakini apabila cara-cara itu dilakukan oleh seluruh pemda di Indonesia, harga-harga pangan yang sekarang ini terus mengalami kenaikan, bisa lebih dikendalikan.
"Kondisi sekarang ini hampir sama seperti tahun 2008 dan 2009. Di tahun-tahun itukan kondisi Indonesia, termasuk di Kalteng kan tidak baik-baik saja. Itulah kenapa saya yakin dan optimis cara-cara itu bisa digunakan sekarang ini," demikian Teras Narang.
Baca juga: Cegah kesenjangan, Teras minta pembangunan di IKN tidak tergesa-gesa
Baca juga: Teras Narang: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia langkah positif menuju G20