DPRD Kalteng: Pembangunan bendungan dan drainase mampu minimalisir banjir

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah HM Sriosako meyakini bahwa pembangunan bendungan dan pengelolaan drainase yang baik, dapat mencegah serta meminimalisir terjadinya banjir di sejumlah wilayah di provinsi ini, termasuk di Kalimantan Selatan.

Keyakinan itu setelah mendapatkan berbagai informasi terkait pengalaman sejumlah negara dalam mencegah dan meminimalisir banjir, kata Sriosako di sela-sela menerima kunjungan Komisi III DPRD Kalsel di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalteng, Senin.

"Kami mendapat informasi di Negara Thailand dan Turki ada dibangun bendungan yang bertujuan mencegah banjir. Keberadaan bendungan itu guna mengatur debit air," ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu pun menyarankan Kalteng dan Kalsel perlu melakukan kaji banding terhadap negara yang telah berhasil mencegah dan meminimalisir terjadinya banjir. Kaji banding dua provinsi ini itu perlu dilakukan karena hampir setiap tahun, khususnya saat curah hujan tinggi, pasti ada wilayah yang terjadi banjir.

Sriosako mengatakan, pemerintah daerah dalam menangani bencana banjir sudah semakin baik. Hanya, untuk pencegahan bencana banjir masih belum terlalu optimal. Hal itu terlihat dari semakin intensnya sejumlah wilayah di Kalteng yang dilanda banjir. Bahkan, sejak tahun 2021 hingga saat ini, ada satu kabupaten, yakni Katingan, sudah terjadi banjir sebanyak 12 kali.

"Jadi, permasalahan banjir bukan hanya terjadi di Kalsel, tetapi juga di Kalteng hingga saat ini. Menurut kami, ke depan memang juga perlu pikirkan untuk membuat bendungan dan drainase secara baik, guna mengendalikan air yang meluap akibat curah hujan tinggi," ucapnya.

Baca juga: Ferry Khaidir minta tanggul kolam ikan untuk nelayan budi daya di Seruyan dibangun

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas menyebut, penataan dan pengelolaan drainase secara baik, untuk sementara ini lebih baik difokuskan pada wilayah perkotaan. Sebab, di wilayah perkotaan pemukiman relatif banyak dan jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan di perkotaan.

Selain itu, lanjut dia, penataan secara baik pemukiman juga sangat diperlukan dalam mencegah bencana banjir. Di mana pemukiman harus benar-benar memiliki selokan yang mengarah ke drainase. Dengan begitu, aliran air bisa menjadi lancar dan tidak menimbulkan banjir saat curah hujan tinggi. 

"Setelah perkotaan ditata dengan baik, baru desa-desa yang memang penduduknya cukup banyak. Jadi, fokus dan bertahap karena harus menyesuaikan kemampuan anggaran pemda," demikian Sriosako.

Baca juga: DPRD Kalteng minta pengawasan terhadap BBM bersubdisi ditingkatkan

Baca juga: Konsorsium PBS Sampit-Bagenda bisa jadi contoh tangani Kurun-Palangka