Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat menyatakan siap mengawal penyaluran bantuan sosial serta mengupayakan pengendalian inflasi.
"Pemerintah daerah bersama kami dari Polri nanti di back up oleh TNI dan Kejaksaan tentu akan mengawal kebijakan pemerintah dalam rangka pendampingan dan penyaluran dana bantuan langsung dari pemerintah," kata Kapolres AKBP Sarpani mewakili tim saat diwawancarai, Senin.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta Forkopimda setempat mengikuti rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa.
Mereka mengikuti rapat secara virtual di ruang Command Center Creative Hub kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur. Hadir Wakil Bupati Irawati, Kapolres AKBP Sarpani, Dandim 1015/Spt Letkol Inf Abdul Hamid serta pejabat lainnya.
Rapat koordinasi ini mendengarkan arahan dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan lainnya. Tema yang diangkat dalam rapat ini yaitu subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan berkeadilan.
Dalam kesempatan ini, beberapa informasi penting disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Dia menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah bersama aga penyaluran subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan berkeadilan.
Upaya ini untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Upaya yang dilakukan dengan empat bantalan sosial, yaitu bantuan sosial yang dikelola Kemensos, refocusing dana 2 persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional, dana reguler yang ada di anggaran pemerintah daerah masing-masing (BTT + bansos), serta dana desa maksimal 30 persen yang digunakan untuk bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi.
Baca juga: Banjir di Kotim sebabkan jalan tidak bisa dilalui
Berdasarkan Kepmendesa 97/2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat desa, disebutkan bahwa dana desa bisa dipakai untuk pengendalian inflasi dan mitigasi inflasi daerah di tingkat desa.
Sementara itu Menteri Sosial, Tri Rismaharani, men jelaskan bahwa Kementerian Sosial sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM di 34 provinsi melalui PT Pos berdasarkan data BPNT dan PKH sebelumnya.
Kemensos juga akan segera menganggarkan bantuan lainnya dalam bentuk tunai maupun nontunai untuk membantu masyarakat dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM.
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia juga telah menggelontorkan upaya menghadapi kenaikan BBM dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau berdasarkan nilai upah minimum kabupaten kota atau provinsi. Bantuan ini tidak berlaku bag PNS, TNI, dan Polri.
Terkait pelaksanaan program ini di daerah, Sarpani mengatakan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda telah menyatukan langkah untuk mendukung dan mengawal program pemerintah tersebut agar terlaksana dengan baik di daerah.
"Kita semua Forkopimda dan instansi terkait lainnya akan mencoba meningkatkan sinergitas di lapangan untuk mengawal kebijakan pemerintah pusat ini," demikian Sarpani.
Baca juga: Legislator Kotim sayangkan perusahaan enggan bantu perbaikan lingkar selatan
Baca juga: DPRD Kotim dukung penambahan anggaran desa untuk percepatan pemerataan pembangunan
Baca juga: Setiap desa di Kotim digelontor Rp200 juta untuk pemerataan pembangunan
