Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah provinsi, telah dan masih terus melakukan pembahasan sekaligus mencari solusi terbaik terkait masalah Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) guru sertifikasi di wilayah setempat.
Pembahasan itu sangat penting karena berkaitan erat dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah, kata Wiyatno saat bertemu ratusan guru yang sedang melakukan aksi damai menuntut dikembalikannya TPP guru sertifikasi di depan gedung DPRD Kalteng, Selasa.
"Ada beberapa opsi yang sedang kami bahas terkait masalah TPP guru sertifikasi ini. Jadi, kami mohon para guru dapat bersabar dan berikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata dia.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Itu memastikan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap penghapusan TPP guru sertifikasi. Sebab, keberadaan dan peran guru merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di provinsi ini.
"Tetapi, karena ini ada kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu dibahas beberapa opsi. Jadi, keputusan yang diambil menjadi tepat," kata Wiyatno.
Baca juga: Ratusan guru datangi DPRD Kalteng tuntut pengembalian TPP sertifikasi
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Siti Nafsiah menambahkan, pihaknya selaku yang membidangi Pendidikan, akan mengawal secara serius tuntutan para guru, yakni revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2022 dan pengembalian sekaligus pembayaran TPP guru sertifikasi mulai dari Januari 2022 hingga saat ini.
Dia mengatakan, apabila nantinya anggaran tersedia, maka Komisi III akan memperjuangkan dan meminta kepada pemerintah provinsi memberikan kembali TPP guru sertifikasi.
"Sekarang ini yang perlu kita perjuangkan adalah revisi pergub no.5/2022. Jika itu sudah, baru bicara anggaran. Intinya, kami akan terus mengawal apa yang menjadi aspirasi para guru," kata Nafsiah.
Sebelumnya, ratusan guru yang tergabung di Forum Guru Bersertifikat Pendidik melaksanakan aksi damai dan mendatangi Dinas Pendidikan hingga DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Aksi damai pihaknya untuk menuntut pengembalian TPP guru sertifikasi yang telah dihilangkan pemerintah provinsi.
Baca juga: DPRD Kalteng berbagi informasi terkait Perda Karla ke DPRD Kalsel
Baca juga: DPRD Kalteng: Pembangunan bendungan dan drainase mampu minimalisir banjir
Berita Terkait
DPRD Barito Utara susun kegiatan masa sidang 13 Mei - 5 Juni 2024
Minggu, 19 Mei 2024 19:51 Wib
Legislator yakin pabrik pengolahan limbah medis di Sampit bermanfaat luas
Minggu, 19 Mei 2024 15:15 Wib
Lily Rusnikasi mendaftar ke PDIP jadi bacawabup Gumas di Pilkada 2024
Minggu, 19 Mei 2024 13:39 Wib
Legislator ajak masyarakat Kalteng sambut tamu UCI MTB dengan hangat
Sabtu, 18 Mei 2024 23:38 Wib
Wiyatno: Saya diperintah PDIP maju sebagai bacabup di Pilkada Kapuas
Jumat, 17 Mei 2024 17:45 Wib
Pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya harus semakin pesat
Jumat, 17 Mei 2024 17:29 Wib
DPRD Palangka Raya minta pemkot terus optimalkan penyerapan PAD
Jumat, 17 Mei 2024 16:54 Wib
Peserta diminta lebih serius ikuti PBK tahap II Palangka Raya
Jumat, 17 Mei 2024 16:43 Wib