Kuala Kurun (ANTARA) - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya S Monong mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendeteksi secara dini, guna mencegah terjadinya konflik sosial di wilayah setempat.
Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan di tengah terjadinya inflasi, ucapnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) deteksi dini, cegah dini, penanganan konflik sosial daerah menuju Gunung Mas Berjuang Bersama, di Kuala Kurun, Selasa.
“Itu perlu kita antisipasi secara bersama-sama, sebelum terjadi konflik sosial di kabupaten yang kita cintai ini,” sambung orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini.
Dia menyebut, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan sosial di masyarakat Gunung Mas. Tentunya perubahan yang diharap adalah perubahan yang positif, seperti kemudahan menyampaikan informasi.
Menurutnya, hal yang harus dihindari adalah perubahan sosial yang berdampak negatif, dengan munculnya kelompok sosial yang mengatasnamakan suku dan agama, yang menggunakan media sosial sebagai sarana provokasi, penyebaran hoaks, dan lainnya.
Hal itu yang tentunya perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak di Gunung Mas. Melalui FDG ini diharap ada kesamaan persepsi, dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia, untuk menghadapi tantangan tersebut.
Baca juga: Bupati berharap Dusmala Gunung Mas terus dukung pembangunan
Melalui forum diskusi ini, dia mengajak seluruh pihak untuk menyatukan pemahaman dan persepsi, agar ke depan secara bersama sama dapat memelihara dan meningkatkan keharmonisan masyarakat.
Peserta forum juga diharap dapat menjadi agen perubahan dalam mengendalikan masyarakat, agar masyarakat dapat memiliki persepsi yang sama juga tentang pentingnya memelihara keharmonisan dalam keberagaman.
“Saya harap melalui forum diskusi ini fungsi pemerintah daerah semakin berjalan dengan baik dan lancar, serta senantiasa bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga kita bisa menuju kabupaten yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gunung Mas, Sugiarto mengatakan kegiatan forum diskusi bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan keharmonisan masyarakat, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Peserta kegiatan terdiri dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dalam Negeri di lingkup Pemkab Gunung Mas, camat, dan organisasi masyarakat. Sedangkan pemateri merupakan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Gunung Mas,” demikian Sugiarto.
Baca juga: Parade Natal di Gunung Mas gambarkan kerukunan antar umat beragama
Baca juga: Besaran UMK di Gunung Mas tahun 2023 disepakati Rp3,2 juta
Baca juga: Wabup Gumas berharap Bunda Literasi kecamatan tingkatkan pembinaan