Bambang Haryo: Tudingan food estate proyek kejahatan lingkungan tidak berdasar

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono menilai, munculnya tudingan bahwa program food estate atau lumbung pangan sebagai bagian dari kejahatan lingkungan, merupakan penilaian yang tidak berdasar. 

"Hal ini sangat ironis dan terkesan pencitraan. Kenapa program ketahanan pangan yang diusahakan oleh Pak Jokowi dengan penanggung jawab Kementerian Pertanian sebagai leading sektor dan Kemenhan RI membantu utama untuk menyukseskan program ketahanan pangan di lahan singkong sebesar 600 hektare itu sudah dikritisi keras," kata Bambang Haryo dalam keterangan pers diterima di Sampit, Rabu.

Hal itu disampaikan Bambang Haryo menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada sejumlah media massa tentang pembangunan food estate, yang salah satu lokasinya di Desa Tewai Baru, Gunung Mas - Kalimantan Tengah yang saat ini dalam proses terealisasi sebesar 600 hektare dan dikatakan sebagai bagian proyek kejahatan lingkungan dengan membabat hutan.

Menurutnya, pernyataan itu tidak berdasar. Apalagi dikatakan seolah-olah semua hutan di Indonesia terbabat habis. 

BHS sapaan akrab Bambang Haryo Soekartono mengatakan, semua tahu bahwa jumlah luas hutan di Indonesia ada 125,8 juta hektare. Berarti jumlah luasan yang akan difungsikan sebagai lahan yang diusahakan untuk ketahanan pangan sebesar 600 hektare tersebut relatif sangat kecil bila dibanding dengan luasan hutan yang ada di Kalimantan Tengah sebesar 10,3 juta hektare, apalagi dibanding luas hutan seluruh Indonesia seluas 125,8 juta hektare. 

Baca juga: PLN: Transisi energi untungkan petani di kawasan Food Estate

"Rupanya lupa, bahwa hutan yang sudah dibabat untuk kelapa sawit di Indonesia ada sekitar 15 juta hektare, dan hutan yang sempat rusak terbakar di tahun 2015 sebesar 2,61 juta hektare. Demikian juga hutan produktif yang digunakan untuk kepentingan penambangan batu bara di Indonesia dengan produksi penambagan sebesar 687 juta ton pertahun, jadi sudah berapa ratus ribu atau juta hektare hutan yang dibabat akibat penambangan batu bara tersebut," ungkap Anggota DPR RI periode 2014-2019.

BHS yang juga menjabat Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Jawa Timur ini justru mempertanyakan mengapa yang dikritisi justru bukan terkait kerusakan-kerusakan hutan hingga puluhan juta hektare tersebut.

Ketua Harian Masyarakat Transportasi (MTI) Jawa Timur ini menambahkan, masyarakat perlu mengetahui bahwa untuk membuka lahan baru, butuh suatu proses menyeimbangkan kondisi hara tanah dengan melakukan pengolahan-pengolahan tanah agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi pertanian atau lahan hijau. 

"Beberapa contoh food estate yang sudah berhasil misalnya di Papua daerah Kerom dengan luas 10 hektare menghasilkan jagung raksasa dan sudah diekspor, Timika menghasilkan sagu yang merupakan lahan sagu terluas di dunia sebesar 4,7 juta hektare yang perhektarenya menghasilkan 40 ton sagu, bahkan sebagian diekspor dan sebagian lagi dikonsumsi sebagai makanan pokok masyarakat Papua, dan Marauke menghasilkan beras yang dikonsumsi sebagian oleh negara Papua Nugini dan sebagian lagi dikonsumsi oleh masyarakat di Papua," papar Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI.

"Di sini jelas bahwa food estate diharapkan bisa mengatasi krisis pangan yang saat ini sering dikhawatirkan oleh pemerintah, terutama yang sedang melanda di beberapa negara di dunia. Dan diharapkan juga semua wilayah Indonesia harus mempunyai lumbung - lumbung pangan, agar terjadi kemudahan dan pemerataan pangan di seluruh Indonesia," demikian Bambang Haryo.

Baca juga: Usai bertemu petani, Teras Narang sebut manfaat food estate mulai terasa

Baca juga: Pemprov Kalteng bantu sarpras pertanian dukung pengembangan Food Estate

Baca juga: Pemerintah pacu ekstensifikasi lahan di kawasan Food Estate Kalteng