Kelapa sawit dapat jadi penopang kemajuan Indonesia, kata Teras Narang
Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan bahwa di tengah arus transisi energi dari fosil menuju energi yang lebih bersih, buah kelapa sawit ke depan bukan hanya sekadar menopang kebutuhan pangan, namun juga dapat menjadi salah satu komoditas andalan Indonesia.
Olahan kelapa sawit saat ini dan ke depan akan terus dikembangkan untuk mendukung ketahanan serta kedaulatan energi Indonesia, kata Teras Narang usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Sawit Watch di Palangka Raya, Selasa.
"Jadi, kita semua mesti memastikan bahwa kelapa sawit dapat menjadi salah satu penopang kemajuan di masa depan, terutama menuju era Indonesia Emas 2045," tambahnya.
Legislator asal Kalimantan Tengah itu mengakui, ada banyak isu dan tantangan yang harus diselesaikan terkait kelapa sawit. Terlebih, bagaimana membuat perkebunan dan industri buah kelapa sawit juga berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, yakni baik secara ekonomi juga secara ekologi.
Teras Narang mengatakan, mesti juga memikirkan aspek keadilan serta pengelolaan isu sosial yang ada di dalamnya, agar kelapa sawit tidak menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
"Pemerintah, pelaku dan gabungan pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri bertemu untuk bermusyawarah sesuai tradisi kita," katanya.
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu menyebut, dalam semangat Huma Betang (Rumah Besar) elemen pemangku kepentingan sawit di Kalteng, bertemu dan merumuskan bagaimana agar seluruh pihak bisa menciptakan suasana yang kondusif. Baik bagi Perusahaan perkebunan, baik bagi masyarakat, lingkungan, juga bagi pemerintah setempat.
"Ini prinsip yang mesti kita jaga, meski ini tidak mudah, karena ada tarik menarik kepentingan," kata Teras Narang.
Baca juga: Pewaris masa depan, Generasi muda harus jadi pelaku perubahan
Dirinya pun berharap lewat FGD itu, seluruh masalah dapat di inventaris aris dan dicarikan solusi bersama, selanjutnya seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan lebih baik ke depannya. Berkolaborasi untuk menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha, bangsa, dan negara. Bukan saja untuk pelaku usaha, atau pemerintah saja.
"Bersama mari berpikir konstruktif dan menciptakan kondisi yang nyaman bagi semua pihak. Masyarakat agar menjadi bagian dari keamanan perkebunan sawit karena kemitraan yang bersinergi dan berjalan baik," ujarnya.
Untuk ini langkah-langkah strategis ke depan mesti dibangun bersama agar tidak memicu masalah sosial yang justru merugikan kita semua. Membangun forum bersama untuk melahirkan solusi pola kemitraan kebun sawit berkelanjutan, memperhatikan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
"Semua guna terciptanya keadilan, kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama, dalam semangat Huma Betang (Rumah Besar) milik kita bersama," demikian Teras Narang.
Baca juga: Food estate pasti berhasil jika dilaksanakan secara konsisten dan kolaboratif
Baca juga: Akademisi diminta mendukung peran DPD RI mewakili kepentingan daerah di parlemen
Baca juga: Rekonstruksi jembatan Kayu Mandomai mampu jadi daya tarik arsitektur global
Olahan kelapa sawit saat ini dan ke depan akan terus dikembangkan untuk mendukung ketahanan serta kedaulatan energi Indonesia, kata Teras Narang usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bersama para pemangku kepentingan kelapa sawit yang diselenggarakan oleh Sawit Watch di Palangka Raya, Selasa.
"Jadi, kita semua mesti memastikan bahwa kelapa sawit dapat menjadi salah satu penopang kemajuan di masa depan, terutama menuju era Indonesia Emas 2045," tambahnya.
Legislator asal Kalimantan Tengah itu mengakui, ada banyak isu dan tantangan yang harus diselesaikan terkait kelapa sawit. Terlebih, bagaimana membuat perkebunan dan industri buah kelapa sawit juga berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, yakni baik secara ekonomi juga secara ekologi.
Teras Narang mengatakan, mesti juga memikirkan aspek keadilan serta pengelolaan isu sosial yang ada di dalamnya, agar kelapa sawit tidak menjadi sumber konflik di tengah masyarakat.
"Pemerintah, pelaku dan gabungan pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri bertemu untuk bermusyawarah sesuai tradisi kita," katanya.
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu menyebut, dalam semangat Huma Betang (Rumah Besar) elemen pemangku kepentingan sawit di Kalteng, bertemu dan merumuskan bagaimana agar seluruh pihak bisa menciptakan suasana yang kondusif. Baik bagi Perusahaan perkebunan, baik bagi masyarakat, lingkungan, juga bagi pemerintah setempat.
"Ini prinsip yang mesti kita jaga, meski ini tidak mudah, karena ada tarik menarik kepentingan," kata Teras Narang.
Baca juga: Pewaris masa depan, Generasi muda harus jadi pelaku perubahan
Dirinya pun berharap lewat FGD itu, seluruh masalah dapat di inventaris aris dan dicarikan solusi bersama, selanjutnya seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan lebih baik ke depannya. Berkolaborasi untuk menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha, bangsa, dan negara. Bukan saja untuk pelaku usaha, atau pemerintah saja.
"Bersama mari berpikir konstruktif dan menciptakan kondisi yang nyaman bagi semua pihak. Masyarakat agar menjadi bagian dari keamanan perkebunan sawit karena kemitraan yang bersinergi dan berjalan baik," ujarnya.
Untuk ini langkah-langkah strategis ke depan mesti dibangun bersama agar tidak memicu masalah sosial yang justru merugikan kita semua. Membangun forum bersama untuk melahirkan solusi pola kemitraan kebun sawit berkelanjutan, memperhatikan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah.
"Semua guna terciptanya keadilan, kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama, dalam semangat Huma Betang (Rumah Besar) milik kita bersama," demikian Teras Narang.
Baca juga: Food estate pasti berhasil jika dilaksanakan secara konsisten dan kolaboratif
Baca juga: Akademisi diminta mendukung peran DPD RI mewakili kepentingan daerah di parlemen
Baca juga: Rekonstruksi jembatan Kayu Mandomai mampu jadi daya tarik arsitektur global