Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan ada dua langkah yang diambil Kementerian Kominfo dalam menangani peredaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ada di ruang digital Indonesia.
"Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan hoaks pemilu baik melalui upaya kontra narasi maupun take down atau pemutusan akses konten hoaks," kata Budi di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut ia membedah capaian yang dilakukan dari dua langkah tersebut, dimulai dari melakukan kontra narasi terhadap hoaks.
Budi mengatakan untuk kontra narasi dilakukan pada isu-isu hoaks yang meresahkan dan berpotensi memecah belah situasi kondusif di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan salah satu isu hoaks yang dilakukan kontra narasi seperti adanya informasi terkait tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga milik warga negara China dan bakal digunakan untuk partisipasi Pemilu.
Kontra narasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan cara melakukan validasi informasi, memberikan stempel hoaks pada informasi karena informasi tersebut ternyata tidak benar.
Kontra narasi itu dipublikasikan di kanal-kanal komunikasi Kementerian Kominfo seperti media sosial dan juga situs web resmi dari kementerian.
Harapannya apabila masyarakat kembali menemukan informasi sejenis, maka mereka dapat mengetahui berita tersebut merupakan informasi bohong.
Lalu membedah langkah kedua, Budi mengatakan pemutusan akses terhadap konten hoaks juga telah dilakukan Kementerian Kominfo lewat kerja sama dengan para platform media sosial.
Sepanjang periode 17 Juli 2023-6 Januari 2024, terhitung Kementerian Kominfo telah menemukan 160 isu hoaks tentang Pemilu 2024 yang tersebar di dalam 2.623 konten.
Menurutnya, temuan tersebut memang lebih sedikit dibandingkan dengan hoaks yang beredar di Pemilu 2019 mungkin dikarenakan masyarakat saat ini sudah lebih bijak dan pintar saat menemukan informasi di media sosial.
Akan tetapi sebagai langkah tegas, Kementerian Kominfo tetap melakukan pemutusan akses terhadap konten-konten hoaks agar nantinya tidak lagi membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
"Temuan-temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan proses take down sebanyak 1.236 konten dan sisanya masih dalam proses," kata Budi.
Selain kedua langkah tersebut, dalam penanganan hoaks Budi berharap kolaborasi dengan lebih banyak pemangku kepentingan bisa tercipta khususnya dengan media massa dan komunitas masyarakat agar Pemilu 2024 yang damai bisa tercipta.
Berita Terkait
Puluhan polisi di Palangka Raya amankan ibadah Kenaikan Yesus Kristus
Kamis, 9 Mei 2024 16:20 Wib
Menkominfo: UMKM bisa uji perangkat di IDTH secara gratis
Rabu, 8 Mei 2024 16:50 Wib
DPMD Kapuas apresiasi Pemdes anggarkan penanganan stunting
Selasa, 7 Mei 2024 20:59 Wib
Kepala DPMD Kapuas: 30 KPM telah terima BLT kemiskinan ekstrim 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 14:15 Wib
DPMD Kapuas dukung Apdesi bentuk pengurus tingkat kecamatan
Sabtu, 4 Mei 2024 14:05 Wib
Bulog serap 5.200 ton beras hasil pertanian Kalteng
Jumat, 3 Mei 2024 7:26 Wib
Penghapusan Pramuka dari ekstrakurikuler jadi sorotan Kwarnas
Jumat, 26 April 2024 16:45 Wib
Seksi Propam Polresta Palangka Raya awasi penerimaan calon anggota Polri
Rabu, 24 April 2024 15:59 Wib