Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXIII dimulai di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis yang diikuti 59 peserta dari tiga provinsi.
PKN Tingkat II Angkatan XXXIII ini mengangkat isu tentang transformasi tata kelola pemerintahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan.
"Tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien, dengan tetap berkomitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin.
Oleh karenanya, dia menekankan, transformasi tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik, responsif, transparan, dan akuntabel.
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan juga kualitas pelayanan publik, sehingga pada akhirnya juga akan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
PKN ini diikuti 59 peserta yang berasal dari tiga provinsi, meliputi 10 orang dari Nusa Tenggara Timur, 1 orang dari Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, serta 48 orang dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Baca juga: Pemprov Kalteng optimalkan pengimplementasian PIR dukung pertumbuhan investasi
Baca juga: Pemprov Kalteng optimalkan pengimplementasian PIR dukung pertumbuhan investasi
Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Reni Suzana mengatakan pelatihan kepemimpinan merupakan salah satu cara mengembangkan kompetensi kepemimpinan, agar pemimpin yang membuat dan menerapkan kebijakan memiliki kompetensi kepemimpinan strategis serta berwawasan luas.
"Transformasi tata kelola ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan, perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya," katanya.
Menurutnya SDM berkualitas dan kompeten adalah kunci keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan, maka pelatihan dan pengembangan kapasitas harus menjadi prioritas.
Pengembangan SDM ini terutama ditujukan kepada para pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karenanya para pemimpin dan aparatur negara harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan agar dapat menjalankan tugas dengan baik.
Dia menjelaskan, kepemimpinan yang baik bukan hanya tentang membuat keputusan, tetapi juga memastikan setiap keputusan dijalankan dengan baik serta berdampak signifikan berupa manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya saat ini namun juga di masa mendatang.
Lebih lanjut disampaikannya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan merupakan perjalanan panjang yang memerlukan komitmen dan kerja sama. Oleh karena itu, penting bagi seorang pemimpin memiliki global citizen mindset yang sering diidentikkan dengan pemikiran visioner.
Global citizen mindset ini membantu seserang memiliki visi lebih luas dan inklusif, tak hanya memperhatikan kepentingan jangka pendek atau internal organisasi saja, tetapi juga dampaknya ke masyarakat, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan global dari setiap keputusan, kebijakan, dan pelaksanaan program yang dicanangkan.
"PKN Tingkat II ini kesempatan berharga bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman, menambah wawasan, dan membangun jaringan kuat dalam upaya mewujudkan pemimpin perubahan adaptif, transformatif, dan visioner," tutupnya.
Baca juga: Kalteng siap gelar MTQ VII Nasional, diikuti ribuan peserta
Baca juga: Berhasil kendalikan inflasi, Kalteng kembali terima insentif fiskal
Baca juga: Kalteng siap gelar MTQ VII Nasional, diikuti ribuan peserta
Baca juga: Berhasil kendalikan inflasi, Kalteng kembali terima insentif fiskal
