Pemkab Bartim perkuat integrasi kebijakan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak

Tamiang Layang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan (Bapplitbang ) setempat, berupaya memperkuat memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah setempat.

Kepala Bapplitbang Barito Timur Frans Sila Utama di Tamiang Layang, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA), sebagai bagian dari memperkuat integrasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak di wilayah ini.

"Mewujudkan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) memang diperlukan kerjasama dan sinergitas dari seluruh semua komponen yang ada di wilayah ini," ucapnya.

Menurut dia, seluruh elemen pemerintahan harus bersatu dan berkomitmen menjalankan program dan kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Demikian juga dengan pihak lainnya. Upaya ini adalah wujud tanggung jawab kita terhadap masa depan generasi muda.

"Apalagi Pj Bupati  Barito Timur juga telah menitikberatkan pada  lingkungan yang bisa mendukung tumbuh kembang anak, baik secara mental, fisik dan sosial," kata Frans Sila.

Dia menyebut upaya yang penting agar tumbuh kembang anak tidak terjerumus dalam kondisi sosial yang buruk. Untuk itu, dalam pembangunan mendukung tumbuh kembang anak, maka diharapkan sekali ada rencana yang konkret dengan bersinergis pada rencana pembangunan manusia yang menyeluruh di Kabupaten Barito Timur.

Baca juga: Pemkab Bartim fasilitasi pelaku UMKM di Kecamatan Patangkep Tutui

Selain itu, langkah penting selanjutnya yakni memastikan komitmen seluruh pihak terkait untuk mewujudkan Kabupaten Barito Timur sebagai daerah yang ramah anak dan memenuhi standar kesejahteraan anak sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

Frans juga menerangkan bahwa narasumber pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Provinsi Kalteng, Sylvana Anethe diterangkan, perlu ada strategi dan langkah-langkah konkret untuk mendukung terbentuknya Kabupaten Layak Anak.

"Diperlukan adanya kolaborasi yang intensif dan terarah antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta," demikian Frans.

Baca juga: Peserta BPJS di Barito Timur per November 2024 mencapai 43.045 jiwa

Baca juga: Penjabat Bupati Bartim tegaskan kesiapan menghadapi bencana jadi prioritas

Baca juga: Penjabat Bupati Bartim komitmen tingkatkan pelayanan kepemudaan