Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 1 persen pada 2029.
“Hari ini kami melaksanakan rapat untuk penyempurnaan RPJMD, karena hasil rapat sebelumnya saya lihat targetnya masih terlalu rendah, sehingga saya minta semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas lagi dan saya minta ditingkatkan,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Senin.
Hal ini diketahui berdasarkan hasil rapat koordinasi Pemkab Kotim dalam rangka menetapkan indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kotim 2025-2029.
Terdapat enam indikator makro dan target yang dibahas pada pertemuan di rumah jabatan bupati Kotim tersebut, yakni Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks gini dan tingkat inflasi.
Dari keenam indikator tersebut ada tiga yang mendapat perhatian serius Halikinnor, lantaran dinilai targetnya terlalu rendah, sehingga ia pun menaikkan target tersebut bertujuan untuk memacu kinerja pemerintah dan berbagai pihak terkait.
“Saya minta agar targetnya ditinggikan supaya kita bekerja keras untuk mencapai target tersebut walaupun belum tentu itu tercapai, tapi paling tidak dengan target tinggi kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau target kenaikannya hanya nol koma sekian seolah-olah kita pesimis duluan,” ujarnya.
Ketiga indikator tersebut adalah IPM dari 74,35 persen pada 2025 menjadi 80 persen pada 2029, laju pertumbuhan ekonomi dari 4,68 persen pada 2025 menjadi 7,3 persen pada 2029 dan tingkat kemiskinan dari 4,84 persen pada 2025 menjadi 1 persen pada 2029.
Sementara untuk target tingkat pengangguran 4,19 persen pada 2025 menjadi 2,72 persen pada 2029, indeks gini dari 0,340 pada 2025 menjadi 0,323 pada 2029 dan tingkat inflasi dari 2,56 persen pada 2025 menjadi 2,69 persen pada 2029.
Baca juga: DPRD Kotim minta pembangunan fisik dilaksanakan awal tahun anggaran
Demi mencapai target tersebut, pemerintah daerah pun menyusun sejumlah strategi, kendati hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap.
Salah satunya terkait tingkat kemiskinan, Pemkab Kotim berencana melakukan intervensi dengan memberikan bantuan beras rakyat miskin (raskin) atau modal usaha.
Namun, sebelum itu perlu dilakukan pendataan secara detail untuk menentukan rumah tangga mana saja yang masuk garis kemiskinan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Untuk bantuan itu kami akan cek dulu datanya, apakah data kemiskinan itu adalah data global atau seperti apa. Kami belum mengetahui rumah tangga mana yang masuk dalam data itu. Kalau sudah diketahui dan dia sudah terima PKH tetapi masih miskin maka bisa kita intervensi,” ucapnya.
Halikinnor menambahkan, walaupun target yang ditentukan di atas terbilang cukup tinggi tetapi ia tetap optimis dengan kerjasama dan kinerja yang maksimal dari semua pihak hal itu bisa dicapai.
Ia pun mengambil contoh dari upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting yang terbilang berhasil. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023 angka stunting di Kotim 35,5 persen.
Kemudian, dengan kerja keras pemerintah daerah melalui grebek stunting, pemberian makanan tambahan dan lainnya, hasil perhitungan internal pihaknya yang menunjukan penurunan signifikan angka stunting, yakni menjadi 22 persen pada 2024.
“Bahkan pusat pun hampir tidak percaya bahwa penurunan stunting kita melebihi 10 persen, tapi itu faktanya dan ini dapat menjadi motivasi kita untuk memperbaiki IPM maupun penurunan angka kemiskinan,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Legislator tegaskan penahanan ijazah tidak boleh terjadi di Kotim
Baca juga: Seorang jamaah haji Kotim wafat saat persiapan pulang
Baca juga: Pemkab Kotim terima dua penghargaan bidang kepegawaian
