Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat atau yang sementara ini disebut Sekolah Perintis yang dijadwalkan pada 30 September 2025.
Dari Pemerintah Pusat sebenarnya telah memberikan pilihan tanggal 15 dan 22 serta 30 September, kata Asisten I Setda Kotim Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rihel di Sampit, Rabu.
"Jadi, hari ini kami melaksanakan rapat untuk menentukan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Setelah beberapa pertimbangan, kami memilih 30 September 2025," ucapnya.
Adapun rapat persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan, serta Kepala Sekolah Rakyat terpilih berlokasi di Lantai II Kantor Bupati Kotim.
Rihel menjelaskan, secara fisik kesiapan Sekolah Rakyat di Kotim hampir selesai 100 persen, adapun untuk kekurangan mobiler dan proyektor untuk mendukung kegiatan belajar mengajar bisa dibantu dengan sistem pinjam pakai dari pemerintah daerah.
Namun, untuk operasional memang masih banyak yang harus disiapkan, apalagi mengingat jadwal operasional yang tidak lama lagi dan walaupun Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat, tetapi ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh daerah.
Mulai dari cek kesehatan bagi warga sekolah, terutama calon murid. Berdasarkan kesepakatan bersama, cek kesehatan akan diserahkan puskesmas terdekat dari tempat tinggal calon murid dan pengecekan kesehatan dilakukan sebelum calon murid diantar ke Sekolah Rakyat.
Selanjutnya, penjemputan calon murid yang dijadwalkan pada 29 September. Ada dua skenario yang disiapkan untuk penjemputan, yakni kecamatan yang mengantarkan dan penjemputan oleh pemerintah daerah jika memang yang bersangkutan tidak mampu untuk berangkat secara mandiri.
"Untuk penjemputan dijadwalkan pada pagi hari, jadi paling tidak siang mereka sudah sampai, sehingga paling tidak perlu disediakan konsumsi untuk para calon murid untuk makan siang dan malam. Lalu, mulai 30 September konsumsi haru disiapkan tiga kali sehari serta dua kali makanan ringan," lanjutnya.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan sejumlah tenaga kerja untuk membantu operasional Sekolah Rakyat, di antaranya wali asuh, wali asrama, petugas keamanan, tenaga tata usaha, tenaga kesehatan, operator dan bendahara.
Data calon tenaga kerja tersebut harus dilaporkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) selambat-lambatnya Kamis (11/9) siang untuk konfirmasi dan penetapan. Begitu pula, terkait skenario penjemputan calon murid dan sebagainya.
"Mudah-mudahan tanggal 30 itu semua sudah siap, karena untuk awal itu tidak langsung masuk ke pembelajaran tapi MPLS dulu. Mengenai mobiler atau proyektor yang masih kurang dan jika memang mendesak bisa pinjam dulu. Intinya kami siap membantu apa saja yang menjadi kekurangan," pungkasnya.
Baca juga: DPRD minta Program MBG di Kotim segera dilanjutkan
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotim Hawianan menyampaikan, bahwa dari 65 titik yang melaksanakan program Sekolah Rakyat tahap I rata-rata memilih 30 September 2025 untuk awal operasional. Sebab, dibutuhkan waktu untuk persiapan, mulai dari cek kesehatan dan mencari tenaga kerja yang masih kurang.
"Di Indonesia dari 65 titik yang melaksanakan Sekolah Rakyat banyak yang memilih 30 September," beber dia.
Ia melanjutkan, salah satu yang menjadi atensi pihaknya dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat ini adalah cek kesehatan calon murid yang diwajibkan oleh pusat.
Berdasarkan kesepakatan bersama, apabila ada calon murid yang mengidap penyakit menular dan tidak bisa disembuhkan dalam waktu dekat, maka otomatis kesempatan untuk bersekolah akan dialihkan ke kandidat lainnya.
Sebelumnya, pemerintah daerah memang diminta untuk mencari tambahan 10 persen dari masing-masing kuota calon murid, dengan begitu selain calon murid yang sudah terdaftar masih ada kandidat lainnya yang menjadi cadangan.
Baca juga: Bapenda Kotim optimalkan layanan jemput bola untuk dongkrak penerimaan pajak
Adapun, anak yang mengidap penyakit diobati terlebih dahulu dan jika sudah sembuh maka diupayakan agar bisa mengikuti pembelajaran pada tahun ajaran berikutnya. Artinya, kesempatan untuk bersekolah tidak sepenuhnya gugur.
"Kami akan tetap upayakan anak yang sakit agar bisa bersekolah. Intinya kami ingin menjaring sebanyak-banyaknya warga yang tidak mampu agar bisa bersekolah," imbuhnya.
Hawianan memastikan kuota calon murid Sekolah Rakyat di Kotim telah terpenuhi, yakni 50 untuk murid Sekolah Dasar (SD) dan 50 untuk murid Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sambil menunggu bangunan Sekolah Rakyat didirikan oleh pemerintah pusat, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di bangunan milik Pemkab Kotim, yakni eks asrama haji yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Sampit.
Sementara ini, lokasi itu disebut sebagai Sekolah Perintis. Sedangkan, untuk Sekolah Rakyat rencananya akan dibangun di Jalan Wengga Metropolitan dengan luas lahan lebih dari enam hektare yang telah dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
"Saat ini proyek pembangunan Sekolah Rakyat sudah proses lelang. Targetnya tahun ini juga dibangun, tapi untuk detailnya itu kementerian yang tau, sedangkan kita hanya menerima hasilnya saja," demikian Hawianan.
Baca juga: Bupati Kotim siapkan strategi hadapi efisiensi anggaran jilid II
Baca juga: Bupati Kotim ungkap rencana pembangunan smelter bernilai fantastis
Baca juga: Nikkon Bhastari terpilih sebagai Kepala Sekolah Rakyat di Kotim
