Perlu intervensi Pemkab Kotim menjaga stabilitas harga karet dan rotan

Sampit (ANTARA) - Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Juliansyah berharap ada upaya nyata pemerintah kabupaten mengintervensi melalui kebijakan untuk menjaga kestabilan harga karet dan rotan.

"Perlu ada intervensi pasar melalui kebijakan pemerintah daerah. Selama ini saya lihat belum ada perhatian serius untuk mencarikan solusi. Petani karet dan rotan perlu jaminan kestabilan harga sehingga dua komoditas ini mampu menyejahterakan masyarakat," kata Juliansyah di Sampit, Senin.

Saat ini sebagian masyarakat Kotawaringin Timur masih menggantungkan hidup dari hasil panen karet dan rotan. Dua sektor ini selama ini banyak menyerap tenaga kerja dan dijalankan secara mandiri oleh masyarakat.

Namun sejak keluarnya larangan ekspor rotan mentah pada akhir 2011 lalu, sektor rotan menjadi terpuruk. Hingga kini kondisinya belum normal dan harga masih berfluktuasi.

Begitu pula karet, harganya terkadang turun drastis sehingga dikeluhkan petani. Petani berharap pemerintah daerah mencari solusi menjaga harga karet dan rotan tetap stabil.

"Harga karet terkadang Minggu ini Rp8.000 per kilogram, tapi beberapa hari kemudian turun drastis anjlok menjadi Rp6.500 per kilogram.  Kondisi serupa juga sering terjadi pada komoditas rotan dan kelapa sawit. Pemerintah perlu turun tangan mengatasi ini," kata Juliansyah.

Baca juga: Debat publik Pilkada Kotim salurkan aspirasi masyarakat

Politisi yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Gerindra dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini mensinyalir harga sering dipermainkan tengkulak, sementara petani tidak ada pilihan lain sehingga tetap menjual meski harga rendah.

Jika Kotawaringin Timur memiliki banyak industri hilir karet dan rotan maka harga diperkirakan akan lebih stabil. Begitu pula sawit, perlu banyak pabrik agar semakin banyak pilihan tempat bagi petani untuk menjual hasil panen.

Keberadaan industri hilir akan memberi kepastian serapan hasil panen karet, rotan maupun sawit petani. Dengan begitu, harga akan lebih stabil dan hasil panen kebun petani akan selalu terserap.

"Jika ini bisa diupayakan, saya yakin tidak bisa lagi ada monopoli harga. Dengan begitu, ada jaminan hasil panen akan selalu terserap dan harganya juga lebih stabil. DPRD mendorong pemerintah kabupaten bisa mengupayakan ini dengan menggandeng pihak swasta," demikian Juliansyah.

Baca juga: MTQ Kotim tetap utamakan kualitas meski di tengah pandemi COVID-19

Baca juga: Pelipatan surat suara ditargetkan selesai dua hari