Kalteng targetkan Prevalensi stunting turun 15,38 persen di tahun 2024

id Pemprov kalteng, stunting, prevalensi stunting, bkkbn, tpps, tim percepatan penurunan stunting

Kalteng targetkan Prevalensi stunting turun 15,38 persen di tahun 2024

Pertemuan bidang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng di Palangka Raya, Senin, (15/8/2022). (ANTARA/HO-Pemprov Kalteng)

Palangka Raya (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan, prevalensi stunting (gangguan pertumbuhan) di wilayah setempat terus mengalami penurunan, baik berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) maupun Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).
 
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Suhaemi di Palangka Raya, Senin, mengatakan prevalensi berdasarkan hasil SSGBI 2019 sebesar 32,3 persen dan berdasarkan hasil studi 2021 angka prevalensi turun menjadi 27,4 persen.
 
"Target penurunan sebesar 15,38 persen pada 2024 mendatang," katanya dalam pertemuan bidang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng.
 
Sedangkan berdasarkan hasil Riskesdas yang dilakukan setiap lima tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng, trennya juga terus mengalami penurunan yaitu 41,3 persen pada 2013 dan 34 persen pada 2018.
 
  "Meski angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas angka standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah angka 20 persen," katanya.
 
Untuk itu Pemprov Kalteng menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas. Terlebih percepatan penurunan stunting telah ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat dan masuk dalam strategi nasional.
 
Baca juga: Kejuaraan catur pelajar se-Kalteng dorong peningkatan prestasi
Maka kerja sama dan sinergi lintas sektor sangat diperlukan dalam upaya penurunan stunting dari seluruh pemangku kepentingan dan semua perangkat daerah terkait, terutama yang tergabung di dalam struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting.
 
"Peran dari setiap kepala perangkat daerah menjadi sangat penting, dalam memastikan bidang atau sub bidang yang dipimpinnya dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan fungsinya," ujarnya.
 
Utamanya dalam menjalankan fungsi intervensi spesifik maupun sensitif sehingga dapat sampai pada keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga berisiko stunting.
 
Adapun dalam pertemuan TPPS Kalteng tersebut, dibahas tentang berbagai program dan kegiatan berkaitan percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten dan kota.

Baca juga: Wagub Kalteng serahkan klaim BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp1 miliar

Baca juga: Cegah tumpang tindih data, DTPHP Kalteng mulai laksanakan penandaan ternak