DPD RI diskusikan proposal kenegaraan dengan akademisi UMPR

Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendiskusikan agenda proposal kenegaraan pihaknya dalam memperkuat kedaulatan dan kemakmuran rakyat kepada para akademisi dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), Kalimantan Tengah.

"Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini, kami ingin mendapatkan pandangan dan masukan guna penyempurnaan dan penguatan terhadap agenda proposal kenegaraan ini," kata Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin di Palangka Raya, Kamis.

Dikatakan, FGD yang diikuti puluhan peserta dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya itu mengambil tema "Memperkuat Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa Berdasarkan Pancasila".

Mahyudin mengatakan bahwa tujuan FGD itu sebagai upaya melihat sejauh mana kesesuaian proposal kenegaraan dengan keinginan dan suasana kebatinan para pemangku kepentingan serta apakah telah menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Poin-poin yang menjadi perhatian pada FGD itu adalah mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sebagai sistem demokrasi yang berkecukupan," ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, membuka peluang adanya anggota DPR RI peserta pemilu unsur perseorangan, memastikan utusan daerah dan utusan golongan diisi melalui mekanisme pengisian bawah. Memberikan kewenangan kepada utusan daerah dan utusan golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi rancangan undang-undang yang dibentuk DPR bersama presiden.

Terakhir adalah menerapkan secara tepat tugas, peran dan fungsi lembaga negara yang sudah dibentuk di era reformasi sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan.

Baca juga: Akademisi diminta mendukung peran DPD RI mewakili kepentingan daerah di parlemen

Mahyudin mengatakan, tawaran agenda proposal kenegaraan tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan. Membutuhkan waktu lama, panjang dan berliku.

"Untuk itu, maka DPD RI berkesempatan melaksanakan FGD dengan tema ini di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya," katanya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPD RI juga didampingi Senator Kaltara Hasan Basri dan Fenando Sinaga, Senator Sulbar Ajbar, Senator Kalteng, Agustin Teras Narang, Muhammad Rakhman, Habib Said Abdurrahman dan Yustina Ismiati.

Wakil Rektor III UMPR Apt Guntur Satrio MSi menyatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan DPD RI di Perguruan Tinggi Muhammadiyah tersebut.

"Ini juga akan meningkatkan pengetahuan para dosen dan mahasiswa kami, terutama dalam upaya penguatan sistem ketatanegaraan tersebut," katanya.

Baca juga: Rekonstruksi jembatan Kayu Mandomai mampu jadi daya tarik arsitektur global

Baca juga: UMPR mulai terapkan mahasiswa lulus kuliah tanpa skripsi

Baca juga: Tim mahasiswa UMPR lolos final debat hukum pemilu di Bawaslu RI