Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mempertanyakan status hukum Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa.
"Di hadapan kita, selain Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly), ada Wamenkumham (Edward Hiariej). Apa ada yang tidak tahu status beliau? Oleh semua pihak, diketahui statusnya tersangka," kata Benny menegaskan.
Menurut Benny, Edward Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam raker tersebut, Benny meminta penjelasan dari Yasonna terkait status hukum wakilnya itu sebelum memaparkan rapat bersama Komisi III.
"Kalau tidak, yang bersangkutan (Edward Hiariej) tidak berada di ruangan ini," kata Benny.
Pernyataan Benny itu ditanggapi Edward dengan tersenyum.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, sebagai pimpinan rapat, memutuskan tetap melanjutkan raker tersebut.
Habiburokhman menilai status hukum Edward Hiariej sebagai wamenkumham tidak berkaitan dengan rapat kerja tersebut.
"Persoalan status yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan rapat ini," kata Habiburokhman.
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kemenkumham, Selasa, dengan agenda optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang Pemilu 2024.
Sebelumnya, Kamis (9/11), KPK menetapkan Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap.
"Penetapan tersangka wamenkumham, benar. Itu sudah kami tandatangani sekitar dua minggu lalu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jakarta.
Alex juga mengatakan pihaknya turut menetapkan tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut.
"Empat tersangka, dari pihak tiga penerima, pemberi satu," ujar Alex Marwata.
Berita Terkait
Pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya harus semakin pesat
Jumat, 17 Mei 2024 17:29 Wib
DPRD Palangka Raya minta pemkot terus optimalkan penyerapan PAD
Jumat, 17 Mei 2024 16:54 Wib
Peserta diminta lebih serius ikuti PBK tahap II Palangka Raya
Jumat, 17 Mei 2024 16:43 Wib
Perlu kolaborasi semua pihak tangani gepeng di Palangka Raya
Jumat, 17 Mei 2024 16:01 Wib
Masyarakat Palangka Raya diajak manfaatkan Kalteng Expo 2024 untuk bayar PBB
Selasa, 14 Mei 2024 17:58 Wib
KPU: 25 Caleg DPRD Katingan terpilih harus sampaikan LHKPN
Senin, 13 Mei 2024 23:52 Wib
KPU bertemu para tokoh di Bartim bahas maskot Pilkada 2024
Senin, 13 Mei 2024 23:35 Wib
Wisata di Kota Palangka Raya diyakini dapat berkembang
Senin, 13 Mei 2024 16:25 Wib