DPRD Kotim dukung TMMD dioptimalkan membuka keterisolasian
Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rudianur mendukung pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut, termasuk jika pengerjaannya melalui kerja sama dengan TNI dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
"Saya berharap bisa dimaksimalkan kerja sama pemerintah daerah dengan TNI. Saya berharap jalan itu bisa terealisasi karena dalam kurun waktu satu tahun, kalau TMMD yang melaksanakan itu saya rasa jalan itu aksesnya sudah tembus, tinggal penimbunan saja lagi," kata Rudianur di Sampit, Rabu.
Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut terletak di seberang pusat Kota Sampit. Akses jalannya terbatas sehingga pembangunannya terlambat dibanding kecamatan lainnya.
Pemerintah daerah mulai merintis pembangunan jalan dari Jembatan Cempaga Desa Cempaka Mulia Timur yang rencananya melintasi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut di batas Kabupaten Katingan. Sayangnya, pembangunan jalannya belum tuntas dan terhenti.
"Saya rasa ini sangat penting dan mendesak karena beberapa tahun ini jalan yang semestinya selesai pada 2021 lalu, tapi tertunda. Jadi saya berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah," tambah Rudianur.
Menurut politisi Partai Golkar, jika pembangunan jalan tersebut tuntas, maka diyakini akan membawa dampak ekonomi sangat besar bagi masyarakat di dua kecamatan itu.
Baca juga: DPRD Kotim prihatin ada kelurahan dalam kota belum miliki drainase
Data Badan Pusat Statistik, pada 2022 lalu jumlah penduduk Kecamatan Seranau sebanyak 10.965 jiwa dan penduduk Kecamatan Pulau Hanaut 16.809 jiwa. Masyarakat akan merasakan dampak ekonomi jika jalan sudah terbuka.
"Terlebih di Kecamatan Pulau Hanaut itu merupakan salah satu sentra ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, jika jalan sudah terbangun mala secara otomatis wilayah Katingan akan masuk secara ekonomi ke Kotawaringin Timur melalui Kecamatan Pulau Laut yang berbatasan langsung," tambah Rudianur.
Terbukanya jalan akan berdampak pada kemudahan masyarakat mengangkut hasil pertanian, perikanan, optimalisasi pariwisata dan lainnya. Dampaknya, ekonomi akan tumbuh dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rudianur menyebutkan, dalam perencanaan dialokasikan dana Rp2 miliar untuk program TMMD pada 2024 nanti. Dia berharap rencana ini bisa terealisasi.
Menurutnya, ini sangat penting karena jika pembangunan jalan ini terhenti nantinya maka dari sisi perencanaan dinilai akan terbengkalai karena hanya mandek hingga di Seranau. Keinginan masyarakat di wilayah selatan, terutama di Kecamatan Pulau Hanaut agar jalan itu berimbas dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Ini juga akan menjadi kenang-kenangan bagi kami DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019-2024 dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah selatan," demikian Rudianur.
Baca juga: Bupati Kotim berharap tunggakan DBH segera dibayar
Baca juga: Kotim dapat 50 kuota beasiswa APKASI Indonesia Emas-Daerah
Baca juga: Penanganan sanitasi masuk program prioritas RPJMD Kotim 2024-2028
"Saya berharap bisa dimaksimalkan kerja sama pemerintah daerah dengan TNI. Saya berharap jalan itu bisa terealisasi karena dalam kurun waktu satu tahun, kalau TMMD yang melaksanakan itu saya rasa jalan itu aksesnya sudah tembus, tinggal penimbunan saja lagi," kata Rudianur di Sampit, Rabu.
Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut terletak di seberang pusat Kota Sampit. Akses jalannya terbatas sehingga pembangunannya terlambat dibanding kecamatan lainnya.
Pemerintah daerah mulai merintis pembangunan jalan dari Jembatan Cempaga Desa Cempaka Mulia Timur yang rencananya melintasi Kecamatan Seranau dan Pulau Hanaut di batas Kabupaten Katingan. Sayangnya, pembangunan jalannya belum tuntas dan terhenti.
"Saya rasa ini sangat penting dan mendesak karena beberapa tahun ini jalan yang semestinya selesai pada 2021 lalu, tapi tertunda. Jadi saya berharap ini menjadi perhatian serius pemerintah," tambah Rudianur.
Menurut politisi Partai Golkar, jika pembangunan jalan tersebut tuntas, maka diyakini akan membawa dampak ekonomi sangat besar bagi masyarakat di dua kecamatan itu.
Baca juga: DPRD Kotim prihatin ada kelurahan dalam kota belum miliki drainase
Data Badan Pusat Statistik, pada 2022 lalu jumlah penduduk Kecamatan Seranau sebanyak 10.965 jiwa dan penduduk Kecamatan Pulau Hanaut 16.809 jiwa. Masyarakat akan merasakan dampak ekonomi jika jalan sudah terbuka.
"Terlebih di Kecamatan Pulau Hanaut itu merupakan salah satu sentra ketahanan pangan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, jika jalan sudah terbangun mala secara otomatis wilayah Katingan akan masuk secara ekonomi ke Kotawaringin Timur melalui Kecamatan Pulau Laut yang berbatasan langsung," tambah Rudianur.
Terbukanya jalan akan berdampak pada kemudahan masyarakat mengangkut hasil pertanian, perikanan, optimalisasi pariwisata dan lainnya. Dampaknya, ekonomi akan tumbuh dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rudianur menyebutkan, dalam perencanaan dialokasikan dana Rp2 miliar untuk program TMMD pada 2024 nanti. Dia berharap rencana ini bisa terealisasi.
Menurutnya, ini sangat penting karena jika pembangunan jalan ini terhenti nantinya maka dari sisi perencanaan dinilai akan terbengkalai karena hanya mandek hingga di Seranau. Keinginan masyarakat di wilayah selatan, terutama di Kecamatan Pulau Hanaut agar jalan itu berimbas dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Ini juga akan menjadi kenang-kenangan bagi kami DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2019-2024 dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah selatan," demikian Rudianur.
Baca juga: Bupati Kotim berharap tunggakan DBH segera dibayar
Baca juga: Kotim dapat 50 kuota beasiswa APKASI Indonesia Emas-Daerah
Baca juga: Penanganan sanitasi masuk program prioritas RPJMD Kotim 2024-2028