Bupati Kotim perintahkan OPD kawal ketat usulan pengembangan bandara

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan perhatian khusus dan mengawal ketat rencana pengembangan Bandara Haji Asan Sampit.

“Saya minta perhatian khusus dari Sekda, kepala Dinas Perhubungan, kepala Bandara dan kepala Bapperida, kawal terus rencana pengembangan bandara,” kata Halikinnor di Sampit, Jumat.

Ia menuturkan, berdasarkan informasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kalteng, pengembangan Bandara Haji Asan Sampit merupakan salah satu dari 20 usulan strategis yang diajukan Pemprov Kalteng ke pemerintah pusat pada 2023 untuk tahun anggaran 2024.

Halikinnor pun meminta OPD maupun instansi terkait untuk mengawal usulan tersebut agar dapat terealisasi. Terlebih, Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat yang diusulkan secara bersamaan kini telah bisa didarati pesawat Airbus 320.

“Ini sudah awal 2024, apakah ada hilalnya untuk bandara kita? Sementara, sekarang Bandara di Pangkalan Bun sudah bisa dilewati Airbus 320, kita kapan?,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kotim ini meminta OPD dan instansi terkait agar getol dalam memperjuangkan pengembangan bandara. Bahkan, dia mempersilakan OPD dan instansi terkait jika harus bepergian ke luar daerah untuk kepentingan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit.

Baca juga: Disnaker Kotim terima satu pengaduan THR

Setidaknya, ia berharap pada 2025 mendatang minimal ada satu program dalam rangka pengembangan bandara yang terlaksana, baik itu perpanjangan landasan pacu, peningkatan Pavement Classification Number (PCN) bandara, maupun pelebaran landasan pacu.

“Mudah-mudahan, kita doakan saja. Semoga di Ramadhan, bulan yang penuh berkah ini serta upaya kita yang sudah maksimal, maka harapan kita bisa terwujud,” imbuhnya.

Rencana pengembangan bandara sudah tercetus sejak lama, bahkan dari kepemimpinan bupati periode sebelumnya. Namun, pengembangan bandara ini merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, sementara pemerintah daerah sifatnya hanya mendukung dan membantu. 

Pemkab Kotim pun telah berupaya maksimal menjalin berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, supaya pengembangan Bandara Haji Asan Sampit menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.

Bupati Halikinnor bersama jajarannya bahkan sudah beberapa kali menyambangi Kemenhub untuk memperjuangkan hal tersebut. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, pihaknya juga memaklumi alasan dari Kemenhub yang memiliki keterbatasan anggaran. 

Ia menambahkan, pengembangan transportasi udara sangat dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kotim. 

Saat ini, Bandara Haji Asan Sampit hanya melayani dua rute penerbangan dari dua maskapai. 

Rute yang terbatas dan harga tiket yang cukup mahal membuat tak sedikit masyarakat yang melakukan perjalanan udara melalui bandara di daerah lain, seperti Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun. 

Sementara, diketahui Kotim merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Tengah dan investasi juga cukup banyak. 

Keterbatasan dalam bidang transportasi udara, hal yang seharusnya menjadi keunggulan dan meningkatkan perekonomian Kotim itu justru tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal. 

Baca juga: Normalisasi Sungai Baamang capai 90 persen

Baca juga: Polres Kotim amankan puluhan sepeda motor selama Ramadhan

Baca juga: Pelindo pastikan kesiapan fasilitas terminal Pelabuhan Sampit demi kenyamanan pemudik