Dinkes Kotim: Angka E-PPGBM sempat rendah karena ada data dobel

Sampit (ANTARA) - Cakupan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPGBM) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sempat berada di posisi terendah di Kalimantan Tengah hal ini disebabkan adanya data dobel atau ganda.

“Ternyata data yang diunggah ke E-PPGBM itu terlalu tinggi sehingga capaian kita tidak bisa naik-naik, karena ada data-data yang dobel,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotim Umar Kaderi di Sampit, Jumat.

Sejak 28 Juni hingga 5 Juli 2024, Pemkab Kotim melaksanakan gerakan serentak penimbangan dan pengukuran terhadap balita guna mendongkrak cakupan data E-PPGBM. Gerakan ini dilaksanakan berdasarkan instruksi bupati saat rapat pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kotim 2025.

Kala itu, Bupati Halikinnor menyoroti data persentase balita yang diukur pada aplikasi E-PPBGM yang menunjukkan Kotim berada di posisi terendah di antara kabupaten/kota se-Kalteng dengan capaian 28,64 persen, sedangkan kabupaten/kota lain rata-rata di atas angka 60 persen.

Disamping itu, ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri agar setiap daerah mengoptimalkan data E-PPBGM dalam rentang waktu 1-30 Juni 2023, yang kemudian diperpanjang hingga 5 Juli 2024. Sebagai perbandingan dengan hasil SKI Kementerian Kesehatan.

Gerakan serentak ini dilaksanakan dengan cara mendatangi setiap balita yang terdata di setiap posyandu. Kegiatan ini melibatkan i antaranya Bapperida, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas P3AP2KB, Dinas PMD, camat, lurah, kepala desa, puskesmas, posyandu, dan PKK se-Kotim.

Namun seiring berjalannya kegiatan tersebut, pihaknya mendapati ada data balita yang dimasukkan atau input lebih dari satu kali pada E-PPGBM. Hal ini yang membuat persentase cakupan E-PPGBM Kotim lebih rendah dari yang seharusnya.

“Makanya dalam gerakan serentak ini ada dua langkah yang kami ambil. Pertama melakukan pengukuran semua balita, kami sisir dari pintu ke pintu. Kedua, kami melakukan cleaning (pembersihan) data,” ujarnya.

Melalui cleaning data tersebut pihaknya berhasil mengurangi lebih dari setengah target pengukuran balita yang tertera di E-PPGBM. Target awal adalah 41.004 anak, sedangkan setelah dilakukan cleaning data jumlah anak yang menjadi target pengukuran sesuai kondisi lapangan hanya 20.429 anak.

Baca juga: Sabu senilai Rp1,4 miliar dibuang ke selokan Mapolres Kotim

Umar menjelaskan, ada beberapa kemungkinan penyebab data dobel ini. Di antaranya, setiap kali seorang balita dibawa ke posyandu, nama yang dimasukkan dalam E-PPGBM berbeda-beda. 

Misalnya Muhammad Fauziansyah, saat pertama ke posyandu menggunakan nama Fauzi, lalu kedua kalinya M. Fauziansyah dan ketiga baru menggunakan nama lengkap, sehingga data yang diunggah berbeda-beda padahal anak yang sama.

Kemungkinan lainnya, satu balita dibawa ke posyandu yang berbeda oleh orang tuanya, lantaran pindah domisili dan lainnya, sehingga data balita tersebut dimasukkan lagi dengan alamat yang berbeda.

Oleh sebab itu untuk mendapatkan cakupan E-PPGBM yang riil, pihaknya melakukan cleaning data. Sebelumnya penginputan data E-PPGBM dilakukan oleh kader posyandu, namun untuk cleaning data diambil alih oleh pihak puskesmas.

“Cleaning data ini kami lakukan dengan cara mengecek kartu keluarga (KK) dan identitas dari setiap balita. Alhamdulillah, setelah kami cleaning jumlah targetnya berkurang dan persentase E-PPGBM kita pun naik,” ucapnya.

Ia menambahkan, setelah dilakukan cleaning data dan gerakan serentak penimbangan dan pengukuran terhadap balita sampai dengan Kamis (4/7) angka E-PPGBM Kotim naik menjadi 99,88 persen. 

Angka tersebut membawa Kotim dari yang sebelumnya berada di posisi terakhir pada data persentase balita yang diukur antara kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, naik ke posisi delapan. 

Sesuai batas waktu yang diberikan kementerian, masih tersisa satu hari bagi Pemkab Kotim untuk mengoptimalkan cakupan E-PPGBM, yakni sampai Jumat (5/7) pukul 23:59 WIB. 

Umar optimis dengan waktu yang tersisa Kotim bisa menyusul kabupaten lainnya yang sudah mencapai angka 100 persen, yakni Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Lamandau, Pulang Pisau dan Sukamara.