Kemiskinan masih 9,03 persen, tugas pemerintah menyongsong Indonesia Emas 2045 tak mudah

Palangka Raya (ANTARA) - Senator RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menilai datarnya penurunan angka kemiskinan nasional dari tahun 2013 sampai 2024, menunjukkan bahwa tugas pemerintah dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045 tidaklah mudah dan memerlukan kerja keras serta cerdas.

Angka kemiskinan nasional berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024 masih berada pada angka 9,03 persen dengan jumlah penduduk mencapai 25,22 juta jiwa, kata Teras Narang melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, 

"Sejak 2013 lalu, angka kemiskinan nasional yang semula berada pada angka 11,36 persen, hingga Maret 2024 mencatat penurunan sebesar 2,33 persen," ujarnya.

Angka itu, lanjut anggota DPD RI itu, sedikit berada dibawah capaian kepemimpinan di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2005 hingga 2015 yang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 2,86 persen dalam rentang 10 tahun.

"Jadi, kalau dilihat, secara grafis datarnya penurunan angka kemiskinan secara nasional masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Itu yang membuat saya melihat tugas pemerintah menyongsong tahun emas 2045 tidaklah mudah," kata teras Narang.

Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu pun berharap, kedepan Indonesia harus punya Road Map atau pokok-pokok haluan negara yang jelas. Di mana road map itu bukan saja untuk pengurangan angka dan persentase kemiskinan, tetapi lebih dari itu, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengatakan apabila dalam 20 tahun ke depan Indonesia tidak bisa meningkatkan income per kapita penduduk hingga 4 kali, maka negara ini akan masuk middle income trap, seperti yang terjadi di banyak negara-negara Amerika Latin. Hal itu sekaligus menunjukkan Indonesia terjebak dengan perangkap pendapatan masyarakat menengah, dan tidak bisa menjadi negara maju.

"Untuk mencapai ini, kerja keras dan semangat berkelanjutan menjadi tugas utama bagi pemerintah kita di segala tingkatan. Termasuk di pemerintahan daerah yang saat ini sedang menyiapkan Pilkada," kata Teras Narang.

Baca juga: Pilkada 2024 ajang rakyat perkuat otonomi daerah, kata Teras Narang

Menurut anggota Komite I DPD RI itu, pimpinan di daerah kedepan, bagaimana pun harus bekerja keras mengejar ketertinggalan guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, tidak bisa lagi bagaikan 'sinterklas' atau hanya membagi-bagikan uang atau bansos kepada rakyat.

Dia mengatakan bahwa secara politik, model 'sinterklas' itu bisa terkesan seolah-olah mengurangi angka kemiskinan secara statistik, tetapi ternyata gagal mendorong masyarakat untuk mencapai kemandirian dan lepas dari jerat kemiskinan.

"Pemimpin ke depan harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi semua rakyat dengan tanpa pilih kasih. Menghadirkan inovasi-inovasi dalam menurunkan angka kemiskinan, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat," demikian Teras Narang.

Baca juga: DPD RI harus fokus dan mempertajam mengawal kepentingan daerah, kata Teras Narang

Baca juga: Pengawasan secara berjenjang semua pembiayaan negara harus ditingkatkan

Baca juga: Pemimpin di Kalteng harus lebih peduli internet, kata Teras Narang