Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Kami sangat mengapresiasi Pemkab Kotim yang kemarin telah menerima LHP dengan Opini WTP, yang mana ini memang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan target kita bersama,” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun di Sampit, Selasa.
Ia menyampaikan, pada Senin (26/5) Pemkab Kotim telah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng Dodit Achmad kepada Wakil Bupati Kotim Irawati yang juga didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD Kotim Juliansyah dan pejabat daerah terkait.
Rimbun menjelaskan, Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hal ini patut menjadi kebanggaan bagi Kotim yang mampu mempertahankan opini tersebut sebanyak sebelas kali berturut-turut.
Baca juga: Legislator Kotim dukung upaya pemkab optimalisasi penerimaan daerah
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan Opini WTP ini merupakan bukti komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi Pemkab Kotim yang telah menjalankan administrasi keuangan daerah dengan baik. Opini WTP ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita Kotim, apalagi opini ini sudah lebih 10 tahun kita raih,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini pun berharap keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan Opini WTP ini tidak menjadi alasan untuk mengendorkan upaya-upaya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebaliknya, prestasi ini harus menjadi motivasi dan memacu semangat untuk terus melakukan yang terbaik dengan memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dilengkapi dengan pengendalian internal yang kuat, dan melakukan rekonsiliasi secara berkala.
Seluruh jajaran Pemkab Kotim diharapkan selalu memperbaiki tata pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporannya agar yang lebih baik dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pemacu semangat seluruh jajaran pemerintahan untuk senantiasa memberikan upaya terbaik, bekerja ikhlas dan sepenuh hati dalam melayani masyarakat,” demikian Rimbun.
Baca juga: Pemkab Kotim dorong optimalisasi pendapatan guna kejar target PAD
Baca juga: DPRD Kotim minta Satgas PKH berikan kejelasan penertiban kawasan
Baca juga: Pemkab Kotim gandeng Krakatau Bandar Samudera optimalkan sektor kepelabuhanan
