ULP Kalteng Resmi Percontohan Modernisasi Pengadaan Nasional

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi telah ditetapkan sebagai program percontohan modernisasi Pengadaan nasional fase II yang dicanangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Resminya Kalteng sebagai percontohan setelah Penjabat Gubernur Hadi Prabowo bersama sejumlah Kementerian maupun Provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia menandatangani nota kesepahaman, kata Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Provinsi Kalteng Benius di Palangka Raya, Jumat.

"Penandatanganan yang disaksikan langsung Kepala LKPP Agus Prabowo itu dilakukan 45 Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang termasuk sebagai ULP Percontohan Program Modernisasi Pengadaan Fase 2," tambah dia.

Pria yang pernah menjabat Karo Humas dan Protokol Pemprov Kalteng ini menyebut program percontohan itu melibatkan 29 ULP pada Fase 1, sekaligus ditambah 16 lainnya untuk fase dua yakni Kota Jayapura, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Keuangan.

Benius mengatakan, dalam penandatanganan itu, Kepala LKPP sempat berpesan ada tiga sasaran utama yang ingin didapat dari percontohan itu, antara lain peningkatan kinerja kelembagaan, peningkatan profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan, serta peningkatan sistem manajemen informasi pengadaan.

"Ketiga sasaran itu dicapai dengan melakukan pelatihan, pendampingan serta bantuan teknis bagi seluruh ULP percontohan. Itu yang menjadi pesan Kepala LKPP saat penandatangan nota kesepahaman," ucapnya.

Kepala LPBJ Kalteng ini mengemukakan terpilihnya ULP provinsi ini sebagai percontohan modernisasi Pengadaan nasional fase II karena kinerjanya dianggap bagus dan proses pelelangan sesuai aturan serta adanya komitmen dari pemerintah setempat.

Dia mengaku senang telah secara resminya ULP Kalteng menjadi percontohan karena merupakan prestasi yang membanggakan sekaligus keuntungan. Sebab, penetapan tersebut membuat ULP Kalteng akan mendapatkan bantuan pendanaan sekaligus peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Pemerintah kabupaten/kota di Kalteng ini pun tidak perlu jauh-jauh belajar apabila ingin memahami betul mekanisme pengadaan barang dan jasa ini. ULP Kalteng kan sudah secara resmi ditetapkan sebagai ULP percontohan program modernisasi pengadaan nasional," demikian Benius.