Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan meminta jajaran Bawaslu di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk bersiap menghadapi kompleksitas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Segera persiapkan diri menghadapi tantangan Pemilu 2024 lebih kompleks dibanding sebelumnya. Kita pernah alami pemilu serentak Pilpres, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten/kota dan DPD. Pada 2024 semua ditambah pilkada bupati, wali kota dan guberur," kata Abhan di Palangka Raya, Rabu.
Dia mengatakan di antara bentuk kesiapan menghadapi kompleksitas Pemilu dan Pilkada 2024 dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Bawaslu.
Selain itu juga terus meningkatkan peran masyarakat agar semakin aktif dalam partisipasi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga pemilu jujur dan adil, aman serta berkualitas semakin tercipta.
"Maka kegiatan ini bentuk dorongan untuk masyarakat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan. Selain itu kami juga mendirikan sekolah kader pengawasan partisipatif," kata Abhan saat membuka acara Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024 di "Kota Cantik".
Menurut dia, dengan segala keterbatasan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif sangat diperlukan dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Namun, menurut Abhan, berdasar pelaksanaan pemilu dan pilkada sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan masih kurang dan harus terus dipacu.
"Salah satu indikatornya dalam tahapan pemilu dan pilkada lebih banyak temuan Bawaslu langsung dari pada laporan masyarakat terkait pelanggaran di setiap tahapannya," kata Abhan.
Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Satriadi menerangkan acara yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya itu diikuti oleh sejumlah media, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat.
Turut sebagai pemateri, seperti komisioner Bawaslu Kalteng, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Tengah.
"Ini juga penting dilakukan mengingat pada Pemilu dan Pilkada ada hal yang tak cukup didekati dengan legalitas formal tetapi didekati dengan partisipasi masyarakat dan kultural," katanya.
Pendekatan itu seperti untuk mengantisipasi penyebaran berita bohong, kampanye hitam dan kampanye yang mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Melalui kehadiran para peserta tersebut pihaknya berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada 2024 semakin meningkat," kata Satriadi.
Berita Terkait
Anggota DPR RI dukung penegakan hukum dalam kasus santri membunuh ustadzah
Jumat, 17 Mei 2024 16:04 Wib
Menko Luhut larang WNA bermasalah masuk ke RI
Rabu, 15 Mei 2024 23:59 Wib
Caleg terpilih harus mundur bila maju Pilkada 2024
Rabu, 15 Mei 2024 22:41 Wib
ASN diingatkan hati-hati manfaatkan media sosial
Selasa, 14 Mei 2024 22:33 Wib
DPR RI pastikan revisi UU penyiaran tak bungkam pers
Selasa, 14 Mei 2024 21:27 Wib
Teras Narang: Gerakan Dayak Layak Terang perlu digemakan
Selasa, 14 Mei 2024 15:47 Wib
Wagub Kalteng harapkan SSDN PPRA Lemhanas berikan rekomendasi komprehensif
Senin, 13 Mei 2024 18:25 Wib
Sokong calon pemimpin punya komitmen majukan kesehatan dan pendidikan
Minggu, 12 Mei 2024 19:09 Wib