Sukamara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah menerapkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan agar penggunaan anggaran lebih efektif.
"Saya berharap anggaran dapat dialokasikan dengan tepat, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai aturan," tegas Bupati Windu Subagio di Sukamara.
Pandemi COVID-19 yang melanda sejak triwulan pertama 2020 lalu diakui menimbulkan dampak luas. Tidak hanya terhadap bidang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga perekonomian masyarakat dan daerah.
Imbasnya, pendapatan daerah juta terkena dampaknya. Belum lagi, pemerintah membuat kebijakan untuk tetap memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19, termasuk dalam hal prioritas alokasi anggarannya.
Kondisi ini membuat anggaran untuk pembangunan fisik tidak sebesar pada tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Untuk itulah penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel.
Seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara harus dilakukan dengan pertimbangan matang, serta didasarkan pada data dan informasi pendukung yang akurat. Ini harus menjadi perhatian serius setiap organisasi perangkat daerah.
Baca juga: Bupati Sukamara ingatkan masyarakat tidak euforia hingga abaikan protokol kesehatan
Pembangunan di Sukamara membutuhkan anggaran yang besar, namun ketersediaan anggaran terbatas. Untuk itu diperlukan skala prioritas agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran sehingga membawa dampak besar bagi masyarakat luas.
Perencanaan pembangunan juga harus mempunyai target yang jelas dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Tujuannya agar mudah untuk mengetahui capaian dan efektivitas pembangunan yang dihasilkan.
"Targetnya harus jelas dengan ukuran atau volume yang tepat. Jangan asal menetapkan volume dengan satuan paket. Perencanaan pembangunan yang diterapkan bersifat partisipatif untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat sebagaimana visi yang telah ditetapkan,” tegas Windu.
Windu meminta dukungan masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah membuka diri terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Dukungan masyarakat akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah.
Baca juga: Pemkab Sukamara dorong peningkatan UMKM