Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi I bidang Pemerintahan, Hukum dan Keuangan DPRD Kalimantan Tengah Sirajul Rahman meyakini, dengan telah dilantiknya Nuryakin sebagai Sekda definitif, dapat memberikan dampak positif bagi pelayanan administrasi di lingkup Pemerintah Provinsi.
Sekarang ini yang perlu diperhatikan Sekda definitif adalah harus mampu merumuskan serta menetapkan kebijakan sesuai petunjuk gubernur maupun wakil gubernur, kata Sirajul di Palangka Raya, Selasa.
"Kami juga meminta agar Sekda bisa lebih meningkatkan hubungan dan sinergi dengan berbagai pihak, terkhusus kalangan DPRD Kalteng," kata dia.
Menurut dia, pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng merupakan mitra yang sama-sama berkeinginan memajukan pembangunan daerah ini. Untuk itu, Sekda Definitif harus bisa berperan menjaga sekaligus meningkatkan komunikasi antar pemprov dan DPRD Kalteng.
"Jika koordinasi dan sinergi pemprov dengan DPRD bisa terus terjaga serta meningkat, kami yakin pembangunan Kalteng semakin BERKAH bisa lebih cepat direalisasikan," demikian Sirajul.
Anggota Fraksi Gabungan PAN, PKS, PPP, Perindo, dan Hanura (FGP4H) DPRD Kalteng itu pun berharap, dengan dilantiknya Sekda Kalteng yang definitif, setiap pekerjaan dan pelayanan publik untuk masyarakat semakin optimal pada tahun 2022 ini.
Baca juga: Pulihkan UMKM, pemda di Kalteng perlu beri bantuan modal
Sebelumnya, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran resmi melantik Nuryakin sebagai sekda Kalteng, Senin (25/4/2022). Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 47/ TPA tahun 2022 tanggal 19 April 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemprov Kalteng.
Nuryakin terpilih usai mengikuti rangkaian berbagai tahapan seleksi jabatan pimpinan tinggi madya yakni sekretaris daerah, bersama dengan pendaftar lainnya. Gubernur Kalteng juga menilai Nuryakin layak menjabat sebagai seorang sekda berdasarkan evaluasi dan kinerja yang ditunjukkan selama ini.
"Salah satu bukti kinerjanya selama menjabat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yakni pemprov secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," kata Sugianto.
Baca juga: Tak ada penumpang terlantar, DPRD Kalteng apresiasi pelayanan di Pelabuhan Kumai
Sekda diminta lebih tingkatkan hubungan dan sinergi ke DPRD Kalteng
Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng Sirajul Rahman. (ANTARA/Jaya W Manurung)
