Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung, mengatakan anggaran Pemilu 2024 yang disepakati dalam rapat konsinyering sebesar Rp76 triliun, mempertimbangkan honor petugas di lapangan.
"Anggaran itu sebagian besar karena memang ada penambahan jumlah honor yang akan diserahkan kepada petugas di lapangan sampai di TPS," kata dia, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, dalam rapat konsinyering itu, KPU dan Badan Pengawas Pemilu sudah menunjukkan itikad baik untuk mengefisienkan anggaran Pemilu 2024, mulai dari Rp89 triliun, Rp86 triliun, Rp78 triliun, dan Rp76 triliun.
Menurut dia, dalam rapat itu disepakati bahwa anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp76 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk honor petugas di lapangan. "Selama ini hanya diberi honor Rp500.000, itu sangat minim sekali. Karena itu mungkin berkaitan dengan kualitas dan kenyamanan kerja mereka," ujarnya.
Ia mengatakan, jika honor petugas itu dinaikkan minimal Rp1,5 juta, angka itu sebenarnya masih di bawah rata-rata upah minimum provinsi.
Karena itu menurut dia, langkah yang diambil penyelenggara pemilu khusus KPU sangat masuk akal dan bisa diterima. "Selain itu, penambahan anggaran itu juga dimaksudkan untuk pengadaan fasilitas seperti kantor sekretariat dan gudang," katanya.
Ia mengatakan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu telah menyatakan bahwa kalau ada pihak yang bersedia menyediakan tempat untuk sekretariat dan gudang, maka kedua lembaga tersebut tidak masalah.
Karena itu menurut dia, KPU-Badan Pengawas Pemilu bersedia hanya fokus menggunakan dana untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kepemiluan. "Kami merekomendasikan kepada pemerintah kalau ada di daerah aset pusat, mungkin bisa dihibahkan atau dipinjamkan, dan itu berkaitan dengan Kementerian keuangan," katanya.
Anggaran Pemilu 2024 disepakati Rp76 triliun, namun tetap pertimbangkan honor petugas
Ilustrasi - Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024. ANTARA/Kliwon
