Buntok (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran mengharapkan kepada anggota panitia pengawas pemilu kecamatan (panwaslu kecamatan) di daerah setempat terus menyosialisasikan aturan pemilu kepada masyarakat.
"Panwaslu kecamatan yang baru dilantik diharapkan dapat menyosialisasikan hak dan kewajiban masyarakat serta apa larangan dan sanksinya," kata Farid Yusran di Buntok, Minggu.
Dia mengharapkan panwaslu kecamatan dapat terus menyosialisasikan aturan-aturan mengenai pemilu tersebut, karena terkadang masyarakat lupa atau bahkan ada yang belum mengetahui aturan itu.
"Masyarakat harus diingatkan, dan panwaslu kecamatan dapat membantu mengingatkan mengenai hal itu kepada masyarakat, karena panwaslu ini diibaratkan dalam olahraga adalah wasit dan tentunya mereka mengetahui mengenai aturannya," ucapnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini juga mengucapkan selamat kepada 18 anggota panwaslu kecamatan yang telah dilantik oleh ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten setempat.
Sementara itu Ketua Bawaslu Barito Selatan, Nur Chambyah sebelumnya mengatakan, sebanyak 18 orang panwaslu yang dilantik tersebut merupakan panitia pengawas di enam kecamatan di daerah ini.
Dia juga meminta kepada anggota panwaslu kecamatan yang telah dilantik bisa mengawal proses pemilu nantinya secara adil sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
Baca juga: Ketua Bawaslu Barsel: Semua anggota panwaslu kecamatan bukan pengurus parpol
"Mereka diharapkan bisa bekerja sesuai dengan undang-undang tersebut," harap Nur Chambyah.
Menurutnya, tugas panwaslu ini bukan hanya pada pengawasan, tetapi juga dalam pencegahan, penindakan dan proses sengketa cepat.
"Sebab kalau dulu, tidak ada proses sengketa di tingkat kecamatan, akan tetapi sekarang, mereka diberi kewenangan untuk proses sengketa cepat," terangnya.
Dia menegaskan, semua anggota panwaslu yang telah dilantik harus bersih dari kepengurusan dan anggota partai politik maupun tim kampanye gubernur dan wakil gubernur.
Sejauh ini, walaupun ada laporan masyarakat, namun pihaknya telah melakukan verifikasi namanya pada Surat Keputusan (SK) Partai Politik dari tahun 2018 hingga pelaksanaan Pilkada Gubernur.
Hasil verifikasi, anggota panwaslu kecamatan yang telah dilantik ini memang tidak ada namanya masuk dalam SK partai politik maupun tim kampanye pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
"Kalau memang ada namanya tercantum dalam SK partai politik, maka akan kita diskualifikasi dan dilakukan pengganti antar waktu (PAW)," demikian Nur Chambyah.
Baca juga: Pemkab Barsel dorong pemuda terus berkreasi mengisi pembangunan
Baca juga: Dinkes imbau apotek di Barsel tak jual sirop penyebab gangguan ginjal akut pada anak
Baca juga: Gerakan Nasional Aksi Bergizi di Barsel pacu kesadaran remaja terhadap kesehatan
Berita Terkait
DPRD Kalteng minta hasil reses perseorangan ditindaklanjuti pemprov
Senin, 6 Mei 2024 17:16 Wib
Pelantikan 25 anggota DPRD Murung Raya dijadwalkan 19 Agustus
Senin, 6 Mei 2024 17:09 Wib
DPRD Katingan sampaikan 12 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati
Sabtu, 4 Mei 2024 16:08 Wib
KPU Katingan tetapkan perolehan kursi dan 25 caleg DPRD
Sabtu, 4 Mei 2024 16:01 Wib
DPRD minta warga Palangka Raya manfaatkan dempo sampah
Sabtu, 4 Mei 2024 14:32 Wib
Sekretariat DPRD Barito Utara terima kunker DPRD HSU bahas BLUD
Jumat, 3 Mei 2024 20:06 Wib
KPU Sukamara tetapkan calon anggota DPRD terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 14:01 Wib
DPRD berharap mutasi pejabat Polres Gumas semakin tingkatkan kinerja
Jumat, 3 Mei 2024 13:44 Wib