Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Halikinnor mengaku sudah memerintahkan tim anggaran untuk memprioritaskan pelunasan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan kewajiban lainnya.
"Saya sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah selaku ketua tim anggaran agar TPP, insentif tenaga kesehatan, dana desa, alokasi dana desa dan DBH itu harus diprioritaskan," kata Halikinnor di hadapan ratusan guru peserta seminar Implementasi Kurikulum Merdeka di Sampit, Selasa.
Hal disampaikannya menjawab keluhan pegawai setempat terkait tertundanya pembayaran TPP, gaji tenaga kontrak, insentif tenaga kesehatan, pencairan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD).
Halikinnor menyampaikan permohonan maafnya atas keterlambatan itu. Dia juga memohon ini bisa dimaklumi karena kondisi yang belum memungkinkan.
Dia menjelaskan, pemerintahan yang dipimpinnya tahun ini masih harus melunasi utang sekitar Rp145 miliar. Utang sebesar itu merupakan kewajiban pembayaran dari sejumlah proyek fisik dengan sistem pembayaran multi years atau tahun jamak yang "diwariskan" oleh pemerintahan sebelumnya.
Diakuinya, pandemi COVID-19 sejak awal 2020 dan baru berakhir awal 2023 ini juga berpengaruh terhadap keuangan daerah. Pemerintah daerah berupaya terus menjalankan pembangunan di tengah kewajiban harus melunasi utang tersebut.
Baca juga: Bupati Kotim bersyukur bisa mempertahankan tenaga kontrak
Dia mengakui tahun 2023 ini masih tahun tambal sulam anggaran. Dia berharap 2024 nanti tidak ada lagi yang terlambat TPP, insentif dan lainnya. Belanja kita harus sesuai dengan kemampuan pendapatan sehingga tidak terjadi lagi "gali lubang dan tutup lubang".
"Saya minta maaf dan mohon dimaklumi. Kita mengupayakan itu tetapi masih berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Harapan saya, tidak ada lagi yang terlambat," timpalnya.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sedang berupaya mengembalikan APBD ke kondisi riil sebagaimana seharusnya pendapatan dan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah.
Untuk membayar TPP saja pemerintah kabupaten harus menyiapkan sekitar Rp16 miliar setiap bulan. Jumlah itu di luar dari insentif tenaga kesehatan.
Halikinnor mengaku menginstruksikan tim anggaran menunda dulu pekerjaan fisik, kecuali yang sangat mendesak. Anggaran diutamakan dulu membayar TPP, insentif maupun dana desa.
"Saat ini sedang berjuang memperbaiki APBD kita sehingga ke depan tidak ada keterlambatan lagi. Apabila sudah kondisi normal APBD kita sudah cukup memadai maka kita bisa mempertimbangkan untuk menaikkan TPP," demikian Halikinnor.
Baca juga: Bupati Kotim minta guru tingkatkan kemampuan sukseskan Kurikulum Merdeka
Baca juga: KONI Kotim apresiasi dukungan masyarakat sukseskan Porprov Kalteng
Baca juga: Bupati Kotim memotivasi kontingen O2SN dan GSI raih prestasi
Bupati Kotim perintahkan tim anggaran prioritaskan pelunasan TPP
Bupati Halikinnor saat membuka seminar Implementasi Kurikulum Merdeka di Gedung Serbaguna Sampit, Selasa (8/8/2023). ANTARA/Norjani
