Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Halikinnor menyampaikan bahwa tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP), insentif tenaga kesehatan (nakes) dan dana desa (DD) akan segera dibayarkan atau dilunasi paling lambat akhir Januari 2024.
“Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah akan kami selesaikan awal tahun ini juga, seperti TPP, insentif nakes, dan DD paling lambat akhir bulan Januari ini,” kata Halikinnor di Sampit, Minggu.
Hal ini ia sampaikan usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kotim di Stadion 29 Nopember Sampit.
Mengawali 2024 sekaligus bertepatan dengan HUT ke-71 Kotim, Halikinnor ingin agar ke depannya pemerintah daerah tidak lagi memiliki beban atau kewajiban terhadap ASN dan lainnya yang belum dibayarkan. Supaya bisa fokus pada program pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kita ingin agar Januari ini sudah klir semua supaya kita bisa menatap tahun 2024 tanpa beban, mudah-mudahan semua berjalan lancar,” ucapnya.
Sebelumnya, Halikinnor juga menyampaikan tunggakan TPP dan insentif nakes sampai bulan Desember 2023 mencapai Rp154 miliar, belum termasuk DD dari sejumlah desa.
Baca juga: Gubernur dukung DAD Kotim perjuangkan kesejahteraan masyarakat
Ia menyampaikan, sebenarnya pembayaran tunggakan TPP, insentif nakes dan DD ini ditargetkan tuntas pada Desember 2023 lalu. Namun, transferan anggaran dari pemerintah pusat baru masuk pada 27 Desember 2023 sore hari, sehingga tidak cukup waktu bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengatur penyaluran anggaran tersebut sesuai keperluan masing-masing.
“Jadi sebenarnya kita ingin semua selesai akhir tahun lalu, tapi anggaran kita masuknya pada 27 Desember. Makanya, kita selesaikan di Januari ini,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kotim ini menambahkan, dengan dipenuhinya kewajiban pemerintah daerah kepada ASN dalam bentuk TPP, insentif nakes, dan DD, ditambah utang daerah yang sudah terbayarkan, maka sisa APBD 2024 akan menjadi APBD riil, sesuai dengan pendapatan dan belanja daerah.
“Setelah semua kewajiban selesai APBD kita di 2024 ini akan menjadi APBD yang real sesuai pendapatan dan belanja daerah, dengan begitu pembangunan di daerah kita bisa lebih signifikan,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Pimpin HUT ke-71, gubernur doakan Kotim semakin maju dan bermartabat
Baca juga: Gubernur salurkan bansos dan luncurkan beasiswa Kalteng Berkah di Kotim
Baca juga: Tunda acara hiburan, Pemkab Kotim shalat hajat sambut HUT ke-71
