Sampit (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengimbau seluruh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah agar tidak memungut biaya apapun dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan kelulusan peserta didik.
“Sekolah dilarang melakukan pungutan selama masa PPDB dan kelulusan peserta didik dengan alasan apapun. Contohnya, penebusan formulir pendaftaran atau uang bangku,” kata Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit, Jumat.
Imbauan ini tertuang dalam surat edaran (SE) Disdik Kotim Nomor 421.1/1523/SET/2024 yang ditujukan kepada Kepala Satuan PAUD, SD, SMP, SKB dan PKBM se- Kotim. Surat ini disampaikan kepada masing-masing satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
SE tersebut dibuat dalam rangka menyambut penyelenggaraan kegiatan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dan persiapan kelulusan siswa kelas VI dan IX Tahun Ajaran 2023/2024.
Isi SE tersebut antara lain menginstruksikan satuan PAUD, SD, SMP dan SKB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mempedomani SE Kepala Disdik Kotim Nomor 421.5/1356/SET/III/2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025.
Baca juga: Polairud Polda Kalteng pastikan kesiapan penyelenggaraan mudik di Pelabuhan Sampit
Satuan PAUD, SD, SMP dan SKB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana bantuan operasional satuan pendidikan
(BOSP) untuk pelaksanaan kegiatan PPDB di sekolah, sehingga dilarang keras melakukan pungutan selama masa penerimaan peserta didik baru.
Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat dilarang untuk menahan maupun meminta tebusan dalam bentuk apapun atas ijazah peserta didik yang telah dinyatakan lulus dengan alasan apapun sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepala BSKAP Nomor. 010/H/EP/2024 tentang pedoman pengelolaan blangko ijazah
Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB dan PKBM dilarang melakukan pungutan atau sumbangan untuk kegiatan pelepasan atau perpisahan kepada siswa serta melarang penggunaan istilah wisuda.
“Segala bentuk pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Sehubungan dengan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, seluruh satuan pendidikan diminta segera menyusun Panitia PPDB. Pelaksanaan rangkaian PPDB diimbau agar seluruh tahapan dan rangkaiannya menggunakan media online atau daring seperti website, WhatsApp dan lainnya.
Pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) nomor 1 tahun 2021 dan nomor 48 tahun 2023, serta peraturan turunannya.
Baca juga: Bupati Kotim perintahkan OPD kawal ketat usulan pengembangan bandara
Baca juga: Disnaker Kotim terima satu pengaduan THR
Baca juga: Polres Kotim amankan puluhan sepeda motor selama Ramadhan
Berita Terkait
Pemkab Kotim lunasi pembayaran dana hibah Pilkada 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 22:22 Wib
15 sekolah di Kotim jalani penilaian CSA 2024
Sabtu, 18 Mei 2024 20:58 Wib
Disdik bangga LKP di Kotim satu-satunya penerima bantuan Kemendikbudristek
Sabtu, 18 Mei 2024 19:51 Wib
Sekda Kotim dampingi keberangkatan jamaah calon haji hingga ke embarkasi
Sabtu, 18 Mei 2024 18:54 Wib
SMPN 4 Sampit fasilitasi penyaluran minat dan bakat siswa
Sabtu, 18 Mei 2024 5:20 Wib
Bupati Kotim minta jamaah calon haji doakan kemajuan daerah
Jumat, 17 Mei 2024 20:30 Wib
Wabup sebut kesuksesan digital farming cabai jadi contoh petani di Kotim
Jumat, 17 Mei 2024 19:53 Wib
Perkuat dukungan, Halikinnor daftar ke PKB
Jumat, 17 Mei 2024 19:01 Wib