Peningkatan kesehatan harus sejalan dengan penanganan kemiskinan

id DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sigit Widodo, Palangka Raya, Kalteng

Peningkatan kesehatan harus sejalan dengan penanganan kemiskinan

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo. ANTARA/Rajib Rizali.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sigit Widodo menekankan bahwa upaya peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kota, harus sejalan dengan penanganan kemiskinan di wilayah ini.

"Angka kemiskinan di kota ini setiap tahun memang mengalami penurunan, tetapi bagaimana program-program strategis untuk menguranginya. Ini yang harus lebih riil," kata Sigit di Palangka Raya, Rabu.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, saat ini sektor kesehatan di Kota Palangka Raya telah cukup bagus. Hal itu terlihat dari telah diterapkannya Universal Health Coberage (UHC). Sebab, dengan adanya UHC tersebut, menandakan bahwa jaminan kesehatan 99 persen masyarakat Kota Palangka Raya telah ditanggung oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

"Tapi bagaimana tentang pengentasan kemiskinan nya? Ini harus linier atau harus ada korelasi yang bagus antara sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Sigit melanjutkan, perlu adanya peran dari instansi terkait serta peran dari RT untuk memaksimalkan program mengentaskan angka kemiskinan di daerah ini. Untuk itu, RT merupakan satuan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat serta yang paling mengetahui kondisi-kondisi warga di masing-masing daerahnya.

"RT jangan sampai tidak adil, jiwa sosial seorang RT harus peka terhadap warga yang ada di lingkungan setempat untuk diurus mendapatkan bantuan," ujarnya.

Baca juga: Meriahkan HUT ke-79 RI Korpri gelar turnamen catur

Legislator Palangka Raya ini melanjutkan bahwa selama ini pihaknya masih kerap menerima aduan terkait adanya warga yang benar-benar tidak mampu namun tidak mendapatkan bantuan. Hal tersebut dikarenakan adanya oknum-oknum yang memonopoli hak-hak warga yang membutuhkan kepada warga yang justru tidak masuk dalam kategori tidak mampu.

"Jadi harus lebih peka, jangan sampai dimonopoli hak-hak warga. Jangan yang mendapatkan bantuan itu justru warga yang seharusnya tidak berhak atau tidak masuk dalam kategori," demikian Sigit Widodo.

Baca juga: Disdik Palangka Raya: Guru dan orang tua sinergi cegah kekerasan terhadap anak

Baca juga: Pengembangan olahraga tanggung jawab bersama, kata Legislator Palangka Raya

Baca juga: Legislator Palangka Raya komit perjuangkan pemerataan pembangunan setiap wilayah