Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bersama pemerintah daerah setempat melaksanakan rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara 2025-2045.
"Pentingnya kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah strategis yang akan menjadi acuan pembangunan selama dua dekade mendatang," kata Ketua Semenatara DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini di Muara Teweh, Kamis
Menurut dia, kesepakatan ini menjadi dasar kuat untuk memulai implementasi kebijakan yang membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
Kesepakatan terhadap rancangan perda dan dokumen RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembangunan berkelanjutan yang mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup.
"Sekaligus memperkuat potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Utara," kata Mery.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara Gazali dalam rapat tersebut menyampaikan rincian delapan misi pembangunan yang menjadi fondasi utama RPJPD.
Selain itu, dilakukan penyelarasan 17 arah pembangunan yang disertai dengan 45 indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan jangka panjang di daerah ini.
"Dengan indikator yang jelas, kita bisa memantau perkembangan dan memastikan semua rencana terlaksana dengan baik," kata dia.
Berita Terkait
Pemkab Barut konsultasi publik penyusunan dokumen KLHS RPJMD
Kamis, 19 September 2024 17:09 Wib
Pj Bupati Barito Selatan lantik 17 pejabat administrator
Kamis, 19 September 2024 16:30 Wib
Relawan Sosial Barito Utara raih juara II Jambore PSKS Kalteng
Kamis, 19 September 2024 8:58 Wib
Ketua dan anggota DPRD Barut ikuti orientasi di Palangka Raya
Kamis, 19 September 2024 5:41 Wib
Pj Bupati Barut dampingi Wakapolda Kalteng periksa sarpras hadapi pilkada
Rabu, 18 September 2024 19:55 Wib
Pemkab Barito Utara konsultasi publik RDTR dan KLHS Teweh Timur
Rabu, 18 September 2024 17:02 Wib
Pemkab Barito Utara dan KPK rakor pemberantasan korupsi
Rabu, 18 September 2024 8:58 Wib
Montallat ditetapkan sebagai wilayah perencanaan untuk penyusunan RDTR
Selasa, 17 September 2024 20:16 Wib