Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor menyampaikan akan menarik ekskavator yang tidak difungsikan di kecamatan dan akan dialihkan ke dinas-dinas yang membutuhkan.
“Program ekskavator itu akan kami evaluasi, mungkin Juni nanti sebagian akan kami tarik ke kabupaten, karena tidak digunakan secara maksimal di kecamatan artinya tujuannya tidak tercapai, sedangkan di kabupaten juga butuh alat berat,” kata Halikinnor di Sampit, Kamis.
Diketahui pada periode pertama kepemimpinan Harati di Kotim, yakni Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati, telah melaksanakan program pembagian ekskavator ke seluruh kecamatan.
Tujuannya untuk membantu para petani dalam mengelola lahan agar tidak perlu lagi menggunakan cara membakar, sehingga bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta untuk membantu normalisasi irigasi.
Halikinnor menyebutkan, pada awalnya program tersebut ditujukan untuk wilayah perkotaan, namun kemudian kecamatan lain juga menuntut adanya pemerataan. Tetapi setelah alat berat itu dibagikan secara merata justru muncul permasalahan baru.
Kabarnya pada beberapa kecamatan ekskavator itu tidak difungsikan secara maksimal, contohnya di Kecamatan Pulau Hanaut lantaran kesulitan untuk mobilisasinya. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi kembali program tersebut.
“Tetapi pada sebagian besar kecamatan alat berat itu cukup membantu, irigasi segala macam sudah terbangun, artinya program ini tetap sukses walaupun ada kecamatan yang tidak maksimal,” lanjutnya.
Halikinnor menambahkan, ekskavator yang tidak difungsikan di kecamatan akan ditarik ke kabupaten untuk membantu operasional dinas yang membutuhkan, seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) dan Dinas Lingkungan Hidup.
Bukan hanya ekskavator yang tidak difungsikan, pihaknya juga akan mengevaluasi sejumlah unit ekskavator yang mengalami kerusakan. Jika kerusakan itu karena digunakan atau dimanfaatkan maka akan ditindaklanjuti perbaikannya agar tetap bisa digunakan di kecamatan
“Intinya akan kami evaluasi dulu, kalau itu memang masih dibutuhkan di kecamatan bisa kami tindaklanjuti yang sudah rusak itu, tapi kalau tidak maka akan kami tarik juga,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Disambut antusias, Ary Dewar bertekad bawa NasDem masuk tiga besar
Camat Pulau Hanaut Dedi Purwanto membenarkan bahwa ekskavator yang ada di kecamatan tersebut tidak difungsikan secara maksimal. Namun, hal ini bukan karena masyarakat tidak mau, tetapi kondisi infrastruktur di wilayah setempat belum mendukung.
Sementara ini, jalan yang paling bagus di kecamatan tersebut berupa jalan semenisasi dengan lebar kurang lebih dua meter. Kapasitas jalan tersebut tidak cukup kuat untuk dilalui alat berat dengan bobot sekitar 4-6 ton.
“Begitu pula jalan menuju kelompok tani (poktan), tidak ada jalan lain selain jalan yang ada sekarang. Selain kendala jalannya, ada banyak sungai kecil dan jembatan kayu, dan itu tidak memungkinkan dilalui alat berat, bisa hancur semua,” jelasnya.
Ia melanjutkan, ada sungai-sungai kecil yang membagi wilayah desa setempat. Sebenarnya, selain melalui jembatan kayu ada alternatif penyeberangan menggunakan kapal.
Namun, menyeberangkan ekskavator menggunakan kapal juga bukan pilihan yang tepat, sebab biaya untuk menyeberangkan alat berat itu bisa mencapai Rp10 juta lebih. Artinya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.
“Jadi ekskavator di Pulau Hanaut itu bukannya tidak terpakai, tetapi mobilitas atau pergerakannya yang terbatas. BPP setempat juga menyampaikan memang tidak memungkinkan, kalau dipaksa jalan dan jembatan akan rusak dan masyarakat tidak mau itu,” ujarnya.
Dedi pun mendukung rencana Bupati untuk menarik alat berat tersebut ke kabupaten dengan harapan bisa dimanfaatkan. Sebab, ia pribadi turut menyayangkan jika ekskavator yang harganya tidak murah itu tidak bisa difungsikan di kecamatannya.
Kendati demikian, ia berharap pemerintah daerah memberikan solusi lain untuk membantu para petani di Kecamatan Pulau Hanaut dengan memberikan bantuan alat pertanian yang ukurannya lebih kecil, seperti ekskavator mini agar tidak merusak infrastruktur yang ada.
“Kalau ekskavator yang sekarang mau ditarik silakan, mungkin dengan begitu bisa dimanfaatkan untuk kecamatan atau dinas lain. Mudah-mudahan ada solusi lain untuk petani kami, misalnya ekskavator mini yang sekiranya muat di kelotok besar,” demikian Dedi.
Baca juga: Wabup sebut Kotim berpotensi jalankan program sekolah rakyat
Baca juga: DPRD Kotim dukung aparatur desa terlibat narkoba harus dihukum berat
Baca juga: Dishub Kotim siapkan dua posko URC-PJU
