Rekomendasi sebanyak empat bagian utama dengan sejumlah poin itu merupakan kesimpulan dari berbagai pandangan yang diutarakan saat diskusi secara virtual, kata perwakilan forum 'Masyarakat Utus Itah' Dr Alma Adventa melalui pesan singkat yang diterima di Palangka Raya, Senin.
"Beberapa orang yang menyampaikan pokok-pokok pikiran di acara virtual itu, yakni Dr Bhayu Rhama, Dr Tiwi Etika, Dra Rawintan E Binti SE MCom MTQM, Dr Nina Yulianti. Ketua Komite 1 DPD RI Dr Agustin Teras Narang juga turut hadir dan membuka langsung diskusi virtual itu," beber dia.
Adapun empat bagian utama rekomendasi Forum 'Masyarakat Utus Itah' yakni, pengelolaan kawasan gambut dan pariwisata tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekaligus pertumbuhan hijau di Kalteng, memperhatikan kearifan lokal dan memberdayakan masyarakat Adat, memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, serta memastikan manajemen SDA, SDM dan teknologi yang digunakan secara berkelanjutan.
Alma mengatakan untuk pengelolaan kawasan gambut dan pariwisata, pemerintah harus menggunakan kerangka pertumbuhan hijau (Green Growth Framework/GGF) dalam mengkaji rencana pengembangan lumbung pangan berkelanjutan (sustainable food estate), maupun rencana kebijakan atau program lainnya.
"Mereview fungsi ruang, baik itu RTRWP 2015-2035 Kalteng, maupun RTRW Kota/Kabupaten, khususnya kawasan lindung dan hutan gambut sebagai bagian utama dari pembangunan lumbung pangan berkelanjutan, serta lainnya," beber dia.
Komitmen untuk restorasi daerah aliran sungai dan ekosistem hutan yang rusak terutama kawasan gambut dan pengembangan skema pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental service/PES).
Memasukkan paludikultur (multiple cropping) dalam kebijakan pengembangan lumbung pangan berkelanjutan, memberikan dukungan finansial dan teknologi budidaya dan pengolahan paska panen kepada petani untuk menghasilkan produk dengan standar ekspor serta memfasilitasi akses pasar bagi petani produk paludikultur.
"Kabupaten/kecamatan yang berhasil menjaga, merestorasi lingkungan yang rusak dan mencegah kebakaran agar mendapat skema reward," kata Alma.
Baca juga: Bandara Tjilik Riwut bersiap sambut 'food estate' di Kalteng
Kemudian, mengembangkan destinasi terintegrasi 3 (tiga) klaster: wisata kota dan desa, ekowisata dan agrowisata, sebagai satu kesatuan portofolio yang berdaya saing di tingkat Internasional ASEAN dan mereview Ripparprov Kalteng 2013-2028 sesuai konteks pembangunan saat ini.
Pembangunan fisik wilayah lumbung pangan baik arsitektur dan infrastruktur harus di luar area konservasi dan mengacu pada kaidah-kaidah tata ruang berkelanjutan sesuai standar internasional yang ramah lingkungan dan menyediakan area indoor dan outdoor ramah anak, aksesibilitas bagi kaum difabel (berkebutuhan khusus), taman terbuka, toilet umum berstandar CHS (cleanliness, healthy, safety) hingga papan penunjuk yang jelas, yang seluruhnya ditata dengan konsep artistik lokal.
"Ada banyak lagi rekomendasi dari forum 'Masyarakat Utus Itah' ini. Kami berencana akan menyampaikan ke berbagai pihak dalam bentuk buku. Itu kami lakukan agar program 'food estate' di Kalteng dapat dikaji dengan lebih mendalam lagi sehingga jika dilaksanakan dapat berjalan dengan sukses dengan mengutamakam masyakarat adat dan daya dukung lingkungan," demikian Alma.
Forum 'Masyarakat Utus Itah' digagas oleh Rio S Migang sebagai perwakilan Diaspora Utus Itah Internasional, Fitria Husnataria sebagai perwakilan Masyarakat Utus Itah di Kalteng, serta Alma Adventa.
Baca juga: Jajaran DPP PDI Perjuangan tinjau lokasi lumbung pangan Kalteng
Baca juga: Antisipasi serangan hama dan penyakit di kawasan 'food estate'
Baca juga: Gali informasi kesiapan 'food estate', DPRD Kalteng kunjungi Kapuas
