Kuala Kapuas (ANTARA) - Kalangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dari Daerah Pemilihan III mengingatkan sekaligus meminta bupati setempat agar mengevaluasi dukungan terhadap program ‘Food Estate’ serta transmigrasi baru.
Permintaan tersebut merupakan hasil dari penyerapan aspirasi yang diserap dari masyarakat, kata Juru Bicara tim reses Dapil III DPRD Kabuas Kapuas Barinto pada saat rapat paripurna di Kuala Kapuas, belum lama ini.
"Tidak perlu lagi ada transmigrasi baru. Kalau mau pemerintah pusat konsisten saja, untuk mensejahterakan transmigrasi yang sudah ada di Kabupaten Kapuas ini," tambahnya.
Baca juga: NasDem: Anggota DPRD Kapuas positif narkoba harus segera di PAW
Menurut Tim Reses Dapil III DPRD Kapuas, masih banyak transmigrasi yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak perlu muluk-muluk mendatangkan segala transmigrasi sebanyak 20.000 Kepala Keluarga (KK), tetapi yang lainnya masih perlu pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah Kabupaten Kapuas.
Barinto mengatakan pemerintah kabupaten Kapuas lebih baik fokus pada KK yang telah ada dengan melakukan pembinaan dan memperdayakan secara optimal. Dengan begitu, tidak perlu ada lagi transmigrasi yang justru dapat menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kapuas.
"Kalau kita menyetujui untuk menambah dan atau menerima transmigrasi baru. Kita bukan rasis ya, tapi itu pertimbangannya, kita bina yang sudah ada saja," katanya.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kapuas bantu korban kebakaran di Pujon
Baca juga: Kader NasDem pengguna narkoba lolos jadi anggota DPRD Kapuas dipertanyakan
Baca juga: Ketua Nasdem Kalteng pastikan Berinto tak di PAW dari DPRD Kapuas
Selain itu, pihaknya juga memperhatikan selama kedatangan para petinggi negeri ini ke Kabupaten Kapuas, baik itu yang datang Menteri dan bahkan Presiden Republik Indonesia yang datang, pihaknya belum pernah mendengar Bupati Kapuas menyuarakan untuk meminta kepada mereka bahwa usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kapuas Ngaju agar segera dikabulkan, termasuk Gubernur Kalimantan Tengah.
"Kami juga tidak pernah mendengar ada menyampaikan aspirasi DOB ini, padahal persetujuan bersama dengan DPRD pada tahun 2015 yang lalu Bupati Kapuas sendiri yang tandatangan persetujuan diruang rapat paripurana ini. Sehingga timbul kesannya perjuangan DOB Kapuas Ngaju ini menjadi terabaikan oleh Bupati yang kami banggakan," demikian Berinto.
Baca juga: Pekerjaan proyek fisik di Kapuas diminta selesai tepat waktu
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Kapuas bantu korban kebakaran Pujon
Baca juga: Usulan warga Kapuas didominasi mengenai pembangunan jalan
Evaluasi dukungan 'Food Estate' dan transmigrasi baru di Kapuas
Juru Bicara Tim Reses Dapil III DPRD Kabupaten Kapuas Berinto. ANTARA/HO-
