Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, meminta pemerintah daerah (pemda) se-Kalteng untuk mewaspadai potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurutnya, karhutla tidak hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat.
"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya harus dipelajari dengan baik agar persoalan ini tidak kembali terjadi di setiap daerah," kata Agustiar Sabran saat dihubungi di Palangka Raya, Selasa.
Kakak Kandung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran itu juga menekankan, pentingnya langkah-langkah antisipatif yang harus segera diambil oleh pemda.
Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran terkait penanggulangan karhutla diperhatikan dengan seksama, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi manusia dan daerah.
"Pemda perlu menganggarkan terkait penanggulangan karhutla. Dampaknya apabila terjadi cukup besar bagi daerah dan masyarakat setempat," tambahnya.
Lebih lanjut, Agustiar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng berharap koordinasi antar lembaga terkait ditingkatkan untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal dalam menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla.
Bahkan masyarakat juga jangan takut melaporkan apabila ada oknum yang sengaja membakar lahan pada saat kondisi kemarau seperti sekarang ini. Karena apabila tidak segera ditindak tegas pelakunya, maka mereka tidak akan jera melakukan perbuatan tersebut.
"Kalau saya nilai aparat hukum di Kalteng juga sudah gencar melakukan sosialisasi terkait hal tersebut ke masyarakat. Bahkan bagi oknum yang melakukan bakar lahan atau hutan bisa dikenakan pidana sesuai aturan yang berlaku selama ini di negara kita," ungkap Agustiar Sabran.
Berdasarkan pantauan di lapangan, di Kota Palangka Raya sudah ada 13 kasus kebakaran lahan. Kemudian untuk total lahannya yang terbakar pada Juli 2024 sekitar 8,30 hektare di lima kecamatan yang ada di kota Palangka Raya.
Berita Terkait
Kemenkumham Kalteng-BSK Hukum dan HAM RI diskusikan strategi kebijakan hukum
Jumat, 18 Oktober 2024 5:49 Wib
DPR RI ajak masyarakat jangan golput di Pilkada Kalteng 2024
Kamis, 17 Oktober 2024 17:07 Wib
Distribusi surat suara nasional untuk pilkada sudah 50 persen
Kamis, 17 Oktober 2024 16:02 Wib
Pilkada 2024 ajang rakyat perkuat otonomi daerah, kata Teras Narang
Selasa, 15 Oktober 2024 19:05 Wib
Anggota DPR RI: Aktifkan kembali poskamling cegah aksi pembakaran rumah kosong
Selasa, 15 Oktober 2024 16:37 Wib
Puan sebut PDIP akan bersama bangun RI pada pemerintahan mendatang
Selasa, 15 Oktober 2024 16:31 Wib
DPD RI harus fokus dan mempertajam mengawal kepentingan daerah, kata Teras Narang
Senin, 14 Oktober 2024 18:31 Wib
PDIP sebut akan pimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI
Senin, 14 Oktober 2024 17:02 Wib