Legislator Kotim nilai promosi wisata belum optimal

id dprd kotim, riskon fabiansyah, promosi pariwisata kotim, sampit, kotawaringin timur

Legislator Kotim nilai promosi wisata belum optimal

Anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah. (ANTARA/Devita Maulina)

Sampit (ANTARA) -

Legislator Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah menilai promosi wisata yang dilakukan pemerintah kabupaten belum optimal.
“Kami melihat sampai dengan saat ini anggaran promosi wisata yang ada di Kotim boleh dibilang masih belum optimal, karena belum menjadi skala prioritas oleh Pemkab Kotim,” kata Riskon di Sampit, Senin.
Menurutnya, kondisi ini disebabkan minimnya pagu anggaran dari pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi wisata di Kotim.
Hal ini bisa dilihat dari salah satu aset wisata yang berada di Pantai Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit yang sampai dengan saat ini masih belum berfungsi dengan maksimal.
Walaupun menelan anggaran yang cukup besar, yakni Rp40 miliar, namun hingga saat ini aset tersebut belum dioptimalkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotim.
“Padahal apabila aset tersebut dapat dimaksimalkan, maka berpotensi meningkatkan sumber PAD melalui sektor pariwisata,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Baca juga: Kepolisian ungkap kasus narkoba libatkan oknum ASN di Kotim

Riskon melanjutkan, belum optimalnya pemanfaatan aset wisata tersebut imbas dari promosi wisata belum menjadi skala prioritas wajib pelayanan dasar oleh pemerintah daerah.
Meski pemerintah daerah telah berupaya mempromosikan wisata seperti event festival budaya dan event-event kedaerahan seperti mandi safar, namun tidak semua program kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal atau bahkan tidak dapat terlaksana akibat minimnya anggaran promosi wisata.
Minimnya ketersediaan pagu anggaran promosi wisata ini juga kerap dikeluhkan oleh rekan-rekan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) setempat. Alasan ini pula yang membuat Dinas terkait harus memangkas segala kegiatan wisata yang berkaitan dengan upaya menarik wisatawan.
“Ketidaksediaan pagu anggaran inilah yang menyebabkan beberapa event budaya kita dalam rangka menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara itu tidak bisa terlaksana karena kekurangan pagu anggaran,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah kedepannya, terutama dalam penyusunan APBD 2025 agar anggaran promosi wisata bisa ditingkatkan.

Baca juga: Dukung kemajuan pendidikan, PT Maju Aneka Sawit bantu mebeler tiga sekolah

Baca juga: Halikinnor-Irawati pastikan tingkatkan dukungan untuk peternak

Baca juga: Pemkab Kotim diminta lebih efisien dalam penggunaan anggaran