Medan (ANTARA News)
- Sebanyak 296 kepala daerah di Tanah Air bermasalah dengan hukum dan
sebagian besar terkait dugaan kasus korupsi.
"Ada 296 orang yang bermasalah dengan hukum," kata Menteri Dalam
Negeri Gamawan Fauzi usai melantik Gatot Pujo Nugroho dan Erry Nuradi
sebagai Guberner dan Wakil Gubernur Sumatra Utara di Medan, Senin.
Gamawan Fauzi mengaku belum tahu pasti penyebab banyaknya kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.
Dia
mengatakan perlu ada riset atau penelitian khusus untuk memastikan jika
hal itu disebabkan biaya pilkada yang terlalu tinggi.
"Aatau penegakan hukum yang sangat 'kencang', sehingga sedikit saja salah bisa terbawa (masalah hukum)," katanya.
Penelitian itu, kata dia, juga perlu untuk mengetahui adanya sistem
pemerintahan yang perlu diperbaiki guna menutup peluang terjadinya
kesalahan yang berakibat pada masalah hukum.
Berita Terkait
Kepala Lapas Sampit dilantik jadi PAW MPDN
Jumat, 18 Oktober 2024 21:19 Wib
DPMD Kapuas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan
Kamis, 17 Oktober 2024 19:53 Wib
BPKP bantu kawal pemda se-Kalteng selenggarakan keuangan daerah
Kamis, 17 Oktober 2024 16:53 Wib
Debat terbuka pertama Pilkada Murung Raya fokuskan tiga permasalahan
Kamis, 17 Oktober 2024 15:46 Wib
Berikut delapan penyebab umum sakit kepala saat bangun tidur
Senin, 14 Oktober 2024 12:31 Wib
Polda Kalteng terjunkan 358 personel dalam Operasi Zebra Telabang 2024
Senin, 14 Oktober 2024 9:29 Wib
DMPD telusuri insiden warga Ujung Pandaran protes kepala desa
Jumat, 11 Oktober 2024 15:24 Wib
Disarpustaka Kapuas beri berbagai layananan perpustakan bagi murid TK Pembina
Jumat, 11 Oktober 2024 14:20 Wib