Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi.
"Saya berharap, kegiatan ini dapat terus dilakukan untuk membangun sinergi yang kuat antara berbagai pihak terkait dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan,” kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, untuk rencana aksi tahun ini meliputi Monitoring MCP untuk delapan area intervensi, pelaksanaan program pengendalian gratifikasi, penyelamatan keuangan dan aset daerah dan pelaksanaan layanan publik berintegrasi.
"Pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam hal memberantas korupsi," katanya.
Dalam kegiatan rakor tersebut juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Jufriansyah, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan undangan terkait lainnya.
Tim KPK RI yang bertugas di Kabupaten Barito Utara di Ketuai oleh Wahyudi Kasatgas Korsup KPK wilayah Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Irawati Spesialis Koordinasi dan Supervisi dan Fadil Herdian Spesialis Koordinasi dan Supervisi.
Ketua tim Kasatgas Korsup KPK Wahyudi menyampaikan entry meeting adalah salah satu tahapan penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan, kelancaran pemeriksaan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi awal antara tim pemeriksa dengan entitas yang diperiksa.
"Jadi ini untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan," kata dia.
Pemkab Barito Utara dan KPK rakor pemberantasan korupsi
Pemkab Barito Utara melaksanakan rapat koordinasi terkait pemberantasan korupsi terintegrasi bersama KPK RI di Muara Teweh Selasa (17/9/2024).ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara
