Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp143,1 miliar merupakan anggaran dasar (baseline).
“(Anggaran) semuanya baseline, karena untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas kabinetnya,” kata Sri Mulyani dan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.
Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN terbilang kecil bila dibandingkan dengan pagu program infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, di mana IKN menjadi salah satu program yang disasar.
Namun, Menkeu menjelaskan, pemerintah berikutnya memiliki keleluasaan untuk menetapkan anggaran program prioritas mereka, termasuk mengubah alokasi dana untuk IKN.
“Bagaimana alokasinya? Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau Otorita IKN (OIKN)? Itu berdasarkan kesiapan institusinya,” katanya.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN senilai Rp75 triliun sepanjang tahun anggaran 2022-2024.
Realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, kemudian meningkat signifikan Rp27 triliun pada 2023. Sementara pada 2024, alokasi anggaran IKN naik dari sebelumnya Rp40,6 triliun menjadi Rp42,5 triliun.
Dalam satu dekade ini, pembangunan infrastruktur gencar dilakukan oleh Pemerintah. Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan kerap menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk efisiensi biaya logistik hingga sebagai konektivitas antarwilayah.
Dalam IMD World Competitiveness Ranking bidang infrastruktur, peringkat Indonesia naik dari 54 pada 2014 menjadi peringkat ke-27 saat ini.
Adapun untuk tahun depan, kabinet Jokowi menetapkan anggaran infrastruktur senilai Rp400,3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, energi serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Berita Terkait
Penyaluran gas elpiji bersubsidi di Palangka Raya harus transparan
Rabu, 18 September 2024 13:40 Wib
Sri Mulyani: Proses pensiun dini PLTU Cirebon masih berlangsung
Sabtu, 7 September 2024 14:09 Wib
Menkeu sebut utang Indonesia relatif terjaga di tengah ketidakpastian dunia
Senin, 2 September 2024 20:05 Wib
Deklarasi Abdul Razak-Sri Suwanto banjir dukungan
Rabu, 28 Agustus 2024 19:39 Wib
Razak-Sri pendaftar pertama ke KPU di Pilkada Kalteng
Rabu, 28 Agustus 2024 16:55 Wib
Nadalsyah-SKY dan Razak-Sri Suwanto daftar ke KPU Kalteng 28 Agustus
Senin, 26 Agustus 2024 15:36 Wib
Legislator Palangka Raya berjuang tingkatkan pemberdayaan perempuan dan UMKM di Palangka Raya
Senin, 26 Agustus 2024 15:13 Wib
Ikuti Pilkada 2024, sejumlah pejabat Pemprov Kalteng ajukan pengunduran diri
Senin, 26 Agustus 2024 13:35 Wib