Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah berharap anggaran pokok pikiran (pokir) menjadi bagian prioritas di tengah penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah terkait efisiensi anggaran.
“Efisiensi anggaran sebaiknya diterapkan pada kegiatan yang tidak mendesak. Sementara anggaran pokir DPRD ini justru berkaitan langsung dengan aspirasi masyarakat,” kata Anggota DPRD Kotim Sihol Parningotan Lumban Gaol di Sampit, Senin.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memang telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian.
Namun, menurutnya pemangkasan anggaran pokir tidak seharusnya terjadi sebab anggaran ini bersifat krusial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kebutuhan di setiap daerah pemilihan (Dapil) dari masing-masing anggota dewan.
“Apabila anggaran pokir ini dipangkas, maka tentu banyak program usulan masyarakat yang berpotensi dicoret. Hal ini bisa berdampak negatif, karena DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tugas memperjuangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Anggaran pokir merupakan hasil diskusi dan masukan yang sejalan dengan tujuan efisiensi pemerintah pusat. Dana ini digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti mendukung kelompok peternakan, perikanan, pertanian, dan UMKM.
Program-program tersebut bertujuan meningkatkan perekonomian dan bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, anggaran ini tidak seharusnya terpengaruh efisiensi anggaran.
Baca juga: Dinkes Kotim ingatkan dampak makan berlebihan ketika berbuka
Selain itu, ia menilai anggaran pokir DPRD Kotim sebesar Rp2 miliar per anggota masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang penduduknya lebih sedikit dari Kotim.
“Jika kita bandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) otim sekitar Rp 300 miliar, total anggaran pokir sebesar Rp 80 miliar itu masih sangat wajar. Apalagi dana ini digunakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” demikian Gaol.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi atau penyesuaian terhadap anggaran pokir tahun anggaran 2026 sehubungan dengan kebijakan efisiensi.
“Berbicara soal pokir, kami akan mengikuti kemampuan keuangan negara maupun daerah. Kami di DPRD bersama Pemkab Kotim akan menyamakan persepsi untuk menentukan berapa nilai pokir setiap anggota dewan,” ujar Rimbun.
Kendati demikian, ia mengakui kondisi tersebut tentu akan mengganggu program yang telah disepakati oleh pihak DPRD dan Pemkab Kotim, namun di sisi lain pihaknya memahami dengan kemampuan keuangan negara saat ini mengharuskan adanya efisiensi anggaran.
“Kita dihadapkan dengan efisiensi anggaran, untuk Kotim sendiri anggarannya terkena efisiensi mencapai Rp141 miliar. Ini tentu juga mengganggu program yang telah disepakati kami dengan pemerintah daerah,” tuturnya.
Walau demikian, jika mengacu pada tujuan dana pokir untuk memenuhi aspirasi yang benar-benar dirindukan masyarakat, maka pihaknya akan berupaya agar program-program yang tidak terakomodir melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kotim.
Pihaknya juga mengusulkan agar pembahasan APBD Perubahan dipercepat, sehingga nilai pokir untuk 2026 bisa ditentukan bersama menyesuaikan dengan kemampuan negara.
Baca juga: Safari Ramadhan ajang silaturahim Pemkab Kotim dan masyarakat
Baca juga: Pemkab Kotim dukung langkah tegas penertiban kebun sawit ilegal
Baca juga: Disdik Kotim imbau sekolah optimalkan kegiatan keagamaan selama Ramadhan
