Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi mengingatkan sekaligus meminta kepada para pemangku kebijakan di wilayah setempat, agar dapat menyampaikan kondisi keuangan di Kota Palangka Raya dalam kondisi seobjektif mungkin.
"Hal ini dilakukan agar tidak membuat pandangan masyarakat bahwa daerah ini sedang baik-baik saja," katanya di Palangka Raya, Jumat.
Dirinya menjelaskan, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat sejak dini bisa bersiap menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap Kota Palangka Raya.
Untuk itu, para pemangku kebijakan harus dapat melakukan berbagai upaya strategis agar kondisi keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat benar-benar aman.
"Misalnya, dengan memperkuat potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah agar APBD Kota Palangka Raya dapat lebih besar lagi," ucapnya.
Subandi pun menyarankan, berbagai potensi sumber pendapatan asli daerah yang dapat lebih digali, yakni tentang pajak sarang burung walet yang ada di Kota Palangka Raya.
Selama ini, ketentuan pajak sarang burung walet cukup menjadi kendala dalam pemungutan pendapatan asli daerah diakibatkan para petani sarang burung walet tidak kooperatif dalam menyampaikan hasil panen mereka.
"Ini yang akhirnya menjadi salah satu kendala sehingga ketentuan nominal nya menjadi sulit ditetapkan," ujarnya.
Pihaknya selaku mitra pemerintah siap berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan tersebut agar ke depan pemungutan pajak walet dapat lebih maksimal. Bahkan DPRD Palangka Raya siap melakukan inspeksi mendadak ke para petani sarang walet untuk melakukan pengecekkan terkait hasil panen para petani walet.
"Kalau memang perlu, kami siap untuk berkolaborasi, karena memang ini demi keuangan kita bisa lebih maksimal lagi untuk tahun ke depannya," ujarnya.
Baca juga: Pemkot harus terus memperkuat Literasi digital masyarakat Palangka Raya
Lebih lanjut Subandi mengatakan, hal tersebut dilakukan, agar dapat memastikan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya dapat benar-benar terwujud.
Sebab dengan keuangan pemerintah yang stabil, tentunya akan menjadi langkah awal yang mudah untuk meningkatkan pembangunan maupun program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat.
"Kalau keuangan kita saja menurun, bagaimana kita ingin membuat program baru untuk masyarakat? Ini kan akhirnya justru membuat 'PR' bagi kita untuk memaksimalkan program dengan anggaran yang terbatas," demikian Subandi.
Baca juga: IAHN-TP Palangka Raya bersama LKBN Antara Kalteng berkomitmen lestarikan budaya
Baca juga: Masyarakat Palangka Raya diminta jauhi judi online
Baca juga: Petugas penyapu jalan di Palangka Raya harus diberikan jaminan keselamatan
Berita Terkait
Komisi Informasi Kalteng lakukan Monev keterbukaan informasi publik di Kapuas
Kamis, 26 September 2024 16:47 Wib
Dana kampanye Pilkada Gumas 2024 dibatasi maksimal Rp21,440 miliar
Kamis, 26 September 2024 14:26 Wib
KPU Kalteng perkuat peran media massa dalam penyebaran informasi Pilkada
Rabu, 25 September 2024 20:49 Wib
Pemkab Kapuas-KND RI kolaborasi pemenuhan hak disabilitas
Rabu, 25 September 2024 14:04 Wib
Pemkab komitmen tingkatkan PPID di Gunung Mas
Selasa, 24 September 2024 13:10 Wib
KPU Barsel sosialisasikan regulasi dan dana kampanye Pilkada 2024
Sabtu, 21 September 2024 9:22 Wib
Siap berjuang dan ditempatkan di komisi manapun, kata Legislator Palangka Raya
Kamis, 19 September 2024 16:21 Wib
Inspektorat Kalimantan Tengah sosialisasi perluasan Percontohan Desa Antikorupsi
Kamis, 19 September 2024 9:57 Wib