Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
"Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, maka akan tercipta langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Kamis.
Menurut dia, Baznas memiliki sejumlah program dan peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Program itu di antaranya seperti bantuan perbaikan rumah tak layak huni, bantuan biaya pendidikan, bantuan modal usaha dan bantuan fasilitas usaha.
"Program-program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti ini yang akan kita kolaborasikan. Dengan begitu maka sasaran program pemerintah dan Baznas akan semakin merata," kata Hera.
Dia menambahkan, kolaborasi ini menjadi salah satu komitmen Pemkot Palangka Raya dalam upaya menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di kota setempat.
“Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ini, kita harapkan tercipta dampak yang positif dalam mengurangi stunting dan kemiskinan di Kota Palangka Raya,” kata Hera.
Baca juga: Diskominfo Palangka Raya tingkatkan literasi digital siswa SMA
Selanjutnya, Hera menyebutkan bahwa kerja sama yang erat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak buruk stunting serta kemiskinan.
Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Baznas dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama memikirkan solusi nyata dalam mengatasi masalah tersebut dalam mencapai tujuan bersama.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengatakan, data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sampai akhir 2023 lalu terdapat 7.900 warga setempat terindikasi masuk pada kemiskinan ekstrem.
Pemkot Palangka Raya terus mendorong program pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi dan transportasi.
Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi tentang kemiskinan, baik dari BPS maupun dari instansi lain, sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah juga menyediakan mekanisme dan instrumen bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan.
“Dan yang terakhir meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan,” kata Aratuni.
Baca juga: Sentra Gakkumdu Palangka Raya tangani dugaan tindak pidana pemilu
Baca juga: Jaga fungsi drainase cegah banjir di Palangka Raya
Baca juga: Imigrasi Kalteng perkuat kolaborasi pengawasan orang asing di Barsel
"Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, maka akan tercipta langkah-langkah strategis yang efektif dalam mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Kamis.
Menurut dia, Baznas memiliki sejumlah program dan peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Program itu di antaranya seperti bantuan perbaikan rumah tak layak huni, bantuan biaya pendidikan, bantuan modal usaha dan bantuan fasilitas usaha.
"Program-program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti ini yang akan kita kolaborasikan. Dengan begitu maka sasaran program pemerintah dan Baznas akan semakin merata," kata Hera.
Dia menambahkan, kolaborasi ini menjadi salah satu komitmen Pemkot Palangka Raya dalam upaya menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di kota setempat.
“Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan ini, kita harapkan tercipta dampak yang positif dalam mengurangi stunting dan kemiskinan di Kota Palangka Raya,” kata Hera.
Baca juga: Diskominfo Palangka Raya tingkatkan literasi digital siswa SMA
Selanjutnya, Hera menyebutkan bahwa kerja sama yang erat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi dampak buruk stunting serta kemiskinan.
Oleh sebab itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Baznas dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama memikirkan solusi nyata dalam mengatasi masalah tersebut dalam mencapai tujuan bersama.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengatakan, data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) sampai akhir 2023 lalu terdapat 7.900 warga setempat terindikasi masuk pada kemiskinan ekstrem.
Pemkot Palangka Raya terus mendorong program pemberdayaan masyarakat miskin melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, sanitasi dan transportasi.
Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi tentang kemiskinan, baik dari BPS maupun dari instansi lain, sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
Pemerintah juga menyediakan mekanisme dan instrumen bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan.
“Dan yang terakhir meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan,” kata Aratuni.
Baca juga: Sentra Gakkumdu Palangka Raya tangani dugaan tindak pidana pemilu
Baca juga: Jaga fungsi drainase cegah banjir di Palangka Raya
Baca juga: Imigrasi Kalteng perkuat kolaborasi pengawasan orang asing di Barsel